Provinsi di Indonesia
Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi, dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi, termasuk sembilan di antaranya yang merupakan daerah berstatus khusus dan/atau istimewa.

Dasar hukum 
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

Daerah provinsi, menurut UUD 1945, merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut "gubernur" dan lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selain itu, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Gubernur, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-­satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Daftar 

Catatan
#) Undang-undang yang mengatur status otonomi khusus suatu daerah otonom yang menjadi daerah khusus.
$) Undang-undang yang mengatur sifat keistimewaan suatu daerah otonom yang menjadi daerah istimewa.

Kekhususan dan keistimewaan 

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Daerah-daerah tersebut disebut daerah khusus dan daerah istimewa. Saat ini, terdapat delapan provinsi di Indonesia yang merupakan daerah khusus dan/atau daerah istimewa, dengan enam provinsi yang hanya memiliki sifat kekhususan, satu provinsi yang hanya memiliki sifat keistimewaan, dan satu provinsi dengan kedua sifat tersebut.

Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat kekhususan adalah:
 Aceh yang memiliki kekhususan utama sebagai penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi penyelenggaraan dan kebijakan-kebijakan daerah;
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki kekhususan utama sebagai ibu kota negara Indonesia; serta
 Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang memiliki kekhususan utama dalam pengakuan dan penghormatan khusus atas orang-orang asli Papua.

Sementara itu, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat keistimewaan adalah
 Aceh yang memiliki keistimewaan utama berupa penerapan hukum syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, peradatan, dan pendidikan; serta
 Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan utama berupa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Gubernur yang bertakhta sebagai Sultan Hamengkubuwana dan Wakil Gubernur yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam.

Sejarah 
Sejarah perkembangan daerah provinsi dapat berupa pemekaran dan penggabungan provinsi, pengintegrasian ke dalam Indonesia dan pelepasan wilayah dari Indonesia, atau peningkatan atau penurunan status keistimewaan/kekhususan provinsi.

Periode kolonial Belanda dan pendudukan Jepang 
Pada masa kolonialisme Belanda, wilayah Hindia Belanda pada tingkat pertama dibagi atas 3 provinsi (provincie) dan 3 kegubernuran (gouvernement). 

Provinsi
 Jawa Barat (West Java)
 Jawa Tengah (Midden Java)
 Jawa Timur (Oost Java)

Kegubernuran
 Sumatera (Sumatra)
 Borneo (Borneo)
 Timur Raya (Groote Oost)

Selama masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, istilah daerah provinsi dan kegubernuran tersebut dihapuskan, sehingga keresidenan (yang penamaannya diganti menjadi "syuu" oleh pemerintah militer Jepang) menjadi pembagian administratif tertinggi.

Periode kemerdekaan Indonesia

Era revolusi nasional 
Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU). Namun pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kedua keesokan harinya, wilayah Indonesia dibagi ke dalam delapan provinsi, yang menyiratkan bahwa pembagian administratif Indonesia tingkat pertama adalah "provinsi". Berikut kedelapan provinsi tersebut beserta gubernurnya:

 Sumatera, yang dikepalai oleh Teuku Muhammad Hasan.
 Borneo (Kalimantan), yang dikepalai oleh Pangeran Mohammad Noor.
 Jawa Barat, yang dikepalai oleh Sutardjo Kertohadikusumo.
 Jawa Tengah, yang dikepalai oleh Soeroso.
 Jawa Timur, yang dikepalai oleh Ario Soerjo.
 Celebes (Sulawesi), yang dikepalai oleh Sam Ratulangi.
 Maluku, yang dikepalai oleh Johannes Latuharhary.
 Sunda Kecil, yang dikepalai oleh I Gusti Ketut Pudja.

Kemudian dalam perkembangannya, terbentuk pula dua daerah istimewa, yakni:

 Daerah Istimewa Surakarta, berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Pakubuwana XII dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesunanan Surakarta Hadiningrat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 September 1945. Namun, keberadaan Daerah Istimewa Surakarta kemudian dibekukan sejak tanggal 15 Juli 1946, oleh karena pergolakan di dalam daerah tersebut dan dengan tidak berjalannya pemerintahan lokal secara efektif, dan menjadi daerah keresidenan biasa.
 Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Hamengkubuwana IX dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam NKRI pada tanggal 5 September 1945.
Indonesia juga sempat memecah provinsi Sumatera menjadi 3 wilayah provinsi pada tanggal 15 April 1948. Provinsi-provinsi tersebut ialah:

 Sumatera Utara, yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.
 Sumatera Tengah, yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
 Sumatera Selatan, yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung.
Penetapan provinsi sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 pada tanggal 10 Juli 1948, yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah "provinsi", yang dipimpin oleh "kepala daerah provinsi".

Era Republik Indonesia Serikat 

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara Indonesia yang berganti tersebut secara praktis menyebabkan wilayah Indonesia tidak terbagi ke dalam provinsi-provinsi. Sebagai gantinya, Indonesia terbagi ke dalam daerah-daerah bagian, yang terdiri dari 7 negara bagian, 9 daerah otonom, sebuah distrik federal, dan 3 daerah swapraja.

Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri.

Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin 
Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, wilayah Indonesia kembali dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang sama seperti sebelum terbentuknya RIS, yaitu:

 Jawa Barat
 Jawa Tengah
 Jawa Timur
 Sumatera Utara
 Sumatra Tengah
 Sumatera Selatan
 Kalimantan
 Sulawesi
 Maluku
 Sunda Kecil.

Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga kembali dibentuk dan menjadi provinsi berstatus "daerah istimewa". Karena Daerah Istimewa Surakarta yang tidak dibentuk lagi, maka daerah ini secara otomatis dihapuskan.

Melalui UU No. 1 Tahun 1957, istilah daerah provinsi beralih menjadi "daerah swantara/istimewa tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah (istimewa) tingkat I". Lalu melalui UU No. 18 Tahun 1965, istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya "daerah tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah tingkat I" dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif, sementara istilah "provinsi" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin:
 1956
 Kalimantan dipecah menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
 Aceh dimekarkan dari Sumatera Utara.

 1957
 Kalimantan Tengah dimekarkan dari Kalimantan Selatan.

 1958
 Sumatera Tengah dipecah menjadi Jambi, Riau dan Sumatera Barat.
 Sunda Kecil dipecah menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

 1959
 Aceh mendapat status "daerah Istimewa".
 Kota Jakarta dinaikkan statusnya menjadi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 1960
 Sulawesi dipecah menjadi Sulawesi Utara–Tengah dan Sulawesi Selatan–Tenggara.

 1961
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendapat status "daerah khusus".

 1963
 Wilayah Irian Barat (sekarang Papua) menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi.

 1964
 Lampung dimekarkan dari Sumatera Selatan.
 Sulawesi Utara–Tengah dipecah menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
 Sulawesi Selatan–Tenggara dipecah menjadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Era Orde Baru 
Pada masa Orde Baru, satu-satunya pecahan provinsi baru yang terbentuk adalah Bengkulu yang dimekarkan dari Sumatera Selatan pada tahun 1967.

Melalui UU No. 5 Tahun 1974, istilah "daerah tingkat I" dan "provinsi" sama-sama digunakan untuk merujuk pada daerah yang sama, tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda. Istilah "daerah tingkat I" dengan kepala yang bergelar "kepala daerah tingkat I" digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi, sementara istilah "provinsi" dengan kepala yang bergelar "gubernur" digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi.

Pada tahun 1976, wilayah Timor Portugis diintegrasikan menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi dan bernama Timor Timur.

Era Reformasi 
Memasuki Era Reformasi, istilah "daerah tingkat I" dihapuskan dan istilah "provinsi" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui perubahan kedua, UUD 1945 akhirnya memperinci, mengokohkan pembagian tingkat pertama atas wilayah Indonesia sebagai "provinsi".

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Reformasi:
 1999
 Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan dikelola sementara oleh PBB.
 Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) dimekarkan dari Irian Jaya (sekarang Papua).
 Irian Jaya Tengah (sekarang Papua Tengah) dimekarkan dari Irian Jaya (sekarang Papua).
 Maluku Utara dimekarkan dari Maluku.

 2000
 Banten dimekarkan dari Jawa Barat.
 Kepulauan Bangka Belitung dimekarkan dari Sumatera Selatan.
 Gorontalo dimekarkan dari Sulawesi Utara.

 2001
 Aceh diberikan status "daerah khusus".
 Papua diberikan status "daerah khusus".

 2002
 Kepulauan Riau dimekarkan dari Riau.

 2003
 Pembentukan Papua Tengah dibatalkan dan wilayahnya dikembalikan ke Papua.

 2004
 Sulawesi Barat dimekarkan dari Sulawesi Selatan.

 2008
 Papua Barat diberikan status "daerah khusus".

 2012
 Kalimantan Utara dimekarkan dari Kalimantan Timur.

 2022
 Papua Tengah kembali dimekarkan dari Papua.
 Papua Pegunungan dimekarkan dari Papua.
 Papua Selatan dimekarkan dari Papua.
 Papua Barat Daya dimekarkan dari Papua Barat.

Serba serbi

Statistik

Bekas provinsi 

Berikut ini merupakan provinsi yang dahulu ada, tetapi sekarang telah hilang dari daftar. Bekas provinsi tersebut tidak ada lagi mungkin saja karena provinsi tersebut mengalami pemecahan atau karena wilayah tertentu telah keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil pemekaran 
Berikut ini merupakan provinsi-provinsi hasil pemekaran dari provinsi lainnya.

Fakta-fakta 
Sejak kemerdekaan Indonesia dengan delapan provinsi awal didirikan, hanya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku yang secara penggunaan nama masih ada dan dipakai hingga saat ini, meskipun beberapa provinsi mengalami penyusutan wilayah karena pemekaran provinsi. Hanya Provinsi Jawa Timur yang wilayahnya masih tetap utuh dan belum pernah dimekarkan hingga kini.

Sementara Provinsi Jawa Tengah pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan secara de facto pernah berdiri daerah otonomi khusus Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari wilayah otonom Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Namun karena gejolak yang terjadi di dalam daerah tersebut, status Daerah Istimewa Surakarta dicabut hingga akhirnya kembali menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, walaupun sampai saat ini status kedudukan Daerah Istimewa Surakarta masih diperdebatkan.

Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang sama sekali belum pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan pemekaran maupun penggabungan suatu wilayah. Sementara itu, Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil telah habis dipecah dan menjadi provinsi-provinsi lain.

Wilayah Timor Portugis sempat bergabung ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1976–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.

Lihat pula 

 Daftar provinsi di Indonesia — kumpulan daftar provinsi
 Kabupaten dan kota di Indonesia
 Pembagian administratif Indonesia
 Pemekaran daerah di Indonesia
 Sejarah provinsi di Indonesia
 Demografi Indonesia

Catatan

Referensi 

Provinsi di Indonesia
Sistem pemerintahan
Daftar provinsi di Indonesia