Ossetia Selatan–Alania
Republik Ossetia Selatan (bahasa Ossetia: Республикæ Хуссар Ирыстон, Respublikae Xussar Iryston; bahasa Rusia: Республика Южная Осетия, Respublika Yuzhnaya Osetiya) atau juga dikenal dengan Tskhinvali dan memiliki nama resmi Republik Ossetia Selatan–Alania adalah sebuah negara yang terletak di bekas wilayah Shida Kartli, Georgia tepatnya sebelah selatan Republik Ossetia Utara–Alania, Rusia. Kedaulatan republik ini tidak diakui secara internasional, kecuali Rusia yang mengakuinya pada 26 Agustus 2008 bersamaan dengan pengakuan kedaulatan Abkhazia.

Georgia tidak mengakui keberadaan Ossetia Selatan sebagai entitas politik, dan wilayah yang terdiri dari Ossetia Selatan tidak sesuai dengan wilayah administrasi Georgia mana pun (meskipun otoritas Georgia telah membentuk Administrasi Sementara Ossetia Selatan sebagai tindakan transisi yang mengarah pada penyelesaian status Ossetia Selatan), dengan sebagian besar wilayah membentuk bagian dari provinsi Shida Kartli. Konstitusi Georgia menetapkan daerah tersebut sebagai bekas republik soviet otonom, mengacu pada RSS Otonom Ossetia Selatan yang dibubarkan pada tahun 1990. Ketika bahasa netral dianggap perlu, baik Georgia maupun organisasi internasional sering menyebut wilayah tersebut secara informal sebagai Provinsi Tskhinvali.

RSS Otonom Ossetia Selatan, didirikan oleh otoritas Soviet pada tahun 1922, mendeklarasikan kemerdekaan dari RSS Georgia pada tahun 1991. Pemerintah Georgia menanggapi dengan menghapus otonomi Ossetia Selatan dan mencoba untuk membangun kembali kontrol atas wilayah tersebut dengan paksa. Krisis yang meningkat menyebabkan Perang Ossetia Selatan 1991-1992. Georgia telah berperang melawan mereka yang mengendalikan Ossetia Selatan pada dua kesempatan lain: pada tahun 2004 dan pada tahun 2008. Konflik terakhir menyebabkan Perang Ossetia 2008, di mana pasukan Ossetia dan Rusia memperoleh kendali secara de facto atas wilayah bekas RSS Otonom Ossetia Selatan.  Sejak perang 2008, Georgia dan sebagian besar komunitas internasional menganggap Ossetia Selatan diduduki oleh militer Rusia.

Ossetia Selatan sangat bergantung pada bantuan militer, politik, dan keuangan dari Rusia.  Sejak 2008, pemerintah Ossetia Selatan telah menyatakan niat mereka untuk bergabung dengan Federasi Rusia; jika berhasil, ini akan mengakhiri proklamasi kemerdekaannya. Prospek referendum tentang masalah ini telah diangkat beberapa kali dalam politik domestik, tetapi tidak ada yang terjadi.

Sejarah

Periode abad pertengahan dan awal modern 

Ossetia diyakini berasal dari suku Alan, salah satu suku Iran nomaden. Pada abad ke-8 kerajaan Alan yang terkonsolidasi, disebut dalam sumber-sumber periode sebagai Alania, muncul di Pegunungan Kaukasus bagian utara. Sekitar tahun 1239–1277 Alania jatuh ke tangan bangsa Mongol dan kemudian ke tangan tentara Timur, yang membantai sebagian besar penduduk Alania. Orang-orang yang selamat di antara orang Alan mundur ke pegunungan di Kaukasus tengah dan secara bertahap mulai bermigrasi ke selatan, melintasi Pegunungan Kaukasus ke Kerajaan Georgia.

Pada abad ke-17, atas tekanan para pangeran Kabardian, orang Ossetia memulai gelombang migrasi kedua dari Kaukasus Utara ke Kerajaan Kartli. Petani Ossetia, yang bermigrasi ke daerah pegunungan di Kaukasus Selatan, sering menetap di tanah tuan feodal Georgia. Raja Georgia dari Kerajaan Kartli mengizinkan orang Ossetia untuk berimigrasi. Menurut duta besar Rusia untuk Georgia Mikhail Tatishchev, pada awal abad ke-17 sudah ada sekelompok kecil orang Ossetia yang tinggal di dekat hulu Sungai Liakhvi Raya. Pada 1770-an ada lebih banyak orang Ossetia yang tinggal di Kartli daripada sebelumnya.

Periode ini telah didokumentasikan dalam buku harian perjalanan Johann Anton Güldenstädt yang mengunjungi Georgia pada tahun 1772. Penjelajah Jerman Baltik menyebut Ossetia Utara modern hanya Ossetia, sementara dia menulis bahwa Kartli (daerah Ossetia Selatan modern) dihuni oleh orang Georgia dan daerah pegunungan dihuni oleh orang Georgia dan orang Ossetia. Güldenstädt juga menulis bahwa pemimpin perbatasan utara Kartli adalah Mayor Kaukasus Ridge. Pada akhir abad ke-18, situs utama pemukiman Ossetia di wilayah Ossetia Selatan modern berada di Kudaro (muara sungai Jejora), Ngarai Liakhvi Besar, Ngarai Liakhvi Kecil, Ngarai Ksani, Guda, dan Truso (muara sungai Terek).

Kerajaan Georgia Kartli-Kakheti, termasuk wilayah Ossetia Selatan modern, dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1801. Ossetia, daerah yang terdiri dari Ossetia Utara modern, adalah salah satu daerah pertama di Kaukasus Utara yang berada di bawah dominasi Rusia, mulai tahun 1774. Ibu kota, Vladikavkaz, adalah pos terdepan militer Rusia pertama di wilayah tersebut. Pada 1806, Ossetia sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia. Migrasi Ossetia ke wilayah Georgia berlanjut pada abad ke-19 dan ke-20, ketika Georgia adalah bagian dari Kekaisaran Rusia dan pemukiman Ossetia muncul di Trialeti, Borjomi, Bakuriani dan Kakheti juga.

Ossetia terus berperang melawan Kekaisaran Rusia dan tidak pernah mengakui otoritas Rusia di atas mereka. Pada tahun 1850 ketika Georgia sepenuhnya berada di bawah kendali Kekaisaran Rusia, anggota militer Georgia, Machabeli, mengeluh kepada pihak berwenang Rusia karena tidak dapat menguasai ngarai gunung tempat penduduk Ossetia tinggal.

Inilah yang ditulis oleh pejabat Rusia, penilai perguruan tinggi Yanovsky dan Kozachkovsky, pada tahun 1831 tentang hubungan antara tuan-tuan feodal Georgia dengan penduduk Ossetia dari ngarai gunung dalam catatan tentang ngarai Ossetia yang diambil alih oleh pangeran Eristov-Ksani. Kemudian di ngarai yang lebih jauh, seperti Magrandoletsky, Tliysky, Chipransky, Gvidisk, Knogsky, dan lainnya, yang Eristov menyatakan klaim, tak ada jejak kendali mereka.

Sebelum ditaklukkan oleh pasukan Georgia, orang Ossetia yang tinggal di ngarai ini adalah model dari masyarakat primitif. Di desa-desa dan ngarai sama sekali tidak ada ketertiban dan kepatuhan. Setiap orang yang mampu membawa senjata menganggap dirinya benar-benar mandiri. Contoh yang diberikan Eristov memunculkan ide dari pangeran Machabeli untuk mengambil Ossetia yang baru ditaklukkan yang tinggal di sepanjang Bolshaya Liakhva, di ngarai Roksky, Jomaksky, Urschuarsky, yang tidak pernah patuh dan bukan milik mereka.

Ossetia Selatan sebagai bagian dari Uni Soviet

Setelah revolusi Rusia, wilayah Ossetia Selatan modern menjadi bagian dari Republik Demokratik Georgia. Pada tahun 1918, konflik dimulai antara petani Ossetia yang tak memiliki tanah yang tinggal di Shida Kartli, dipengaruhi oleh Bolshevik, dan menuntut kepemilikan tanah tempat mereka bekerja, serta pemerintah Menshevik mendukung aristokrat etnis Georgia yang merupakan pemilik sah.

Meskipun Ossetia awalnya tidak puas dengan kebijakan ekonomi pemerintah pusat, ketegangan segera berubah menjadi konflik etnis. Pemberontakan Ossetia pertama dimulai pada Februari 1918, ketika tiga pangeran Georgia terbunuh dan tanah mereka direbut oleh Ossetia. Pemerintah pusat Tbilisi membalas dengan mengirim Garda Nasional ke daerah itu. Namun, unit Georgia mundur setelah mereka menyerang Ossetia.

Pemberontak Ossetia kemudian melanjutkan untuk menduduki kota Tskhinvali dan mulai menyerang penduduk sipil etnis Georgia. Selama pemberontakan pada tahun 1919 dan 1920, Ossetia diam-diam didukung oleh RSFS Rusia, tetapi meskipun demikian, dikalahkan. Menurut tuduhan yang dibuat oleh sumber-sumber Ossetia, penumpasan pemberontakan tahun 1920 menyebabkan kematian 5.000 orang Ossetia, sementara kelaparan dan epidemi berikutnya menjadi penyebab kematian lebih dari 13.000 orang.

Pemerintah RSS Georgia, didirikan setelah invasi Tentara Merah ke Georgia pada tahun 1921, membentuk unit administrasi otonom untuk Ossetia–Transkaukasia pada April 1922 di bawah tekanan dari Kavbiuro, yang pada saat itu wilayah tersebut dikuasai oleh RSS Otonom Ossetia Selatan.

Beberapa percaya bahwa kaum Bolshevik memberikan otonomi ini kepada Ossetia sebagai imbalan atas loyalitas dalam memerangi Republik Demokratik Georgia dan mendukung separatis lokal, karena daerah ini tidak pernah menjadi entitas yang terpisah sebelum invasi Rusia. Penarikan batas administratif Oblast Otonom Ossetia Selatan merupakan proses yang cukup rumit. Banyak desa di Georgia termasuk ke dalam Oblast Otonom Ossetia Selatan meskipun banyak protes oleh penduduk Georgia.

Meskipun kota Tskhinvali tidak memiliki mayoritas penduduk Ossetia, kota ini dijadikan ibu kota Oblast Otonom Ossetia Selatan. Selain sebagian Gori Uyezd dan Dusheti Uyezd dari Kegubernuran Tbilisi, sebagian Racha Uyezd dari Kegubernuran Kutais (bagian barat Georgia)  juga termasuk dalam Oblast Otonom Ossetia Selatan. Semua wilayah ini secara historis adalah tanah asli Georgia.

Ossetia yang bersejarah di Kaukasus Utara tidak memiliki entitas politiknya sendiri sebelum tahun 1924, ketika Republik Ossetia Utara dibentuk.

Meskipun Ossetia memiliki bahasa mereka sendiri (bahasa Ossetia), bahasa Rusia, dan bahasa Georgia adalah bahasa administratif negara. Di bawah pemerintahan pemerintah Georgia selama masa Soviet, Ossetia menikmati otonomi budaya minoritas, termasuk berbicara bahasa Ossetia dan mengajarkannya di sekolah.  Pada tahun 1989, dua pertiga orang Ossetia di Republik Sosialis Soviet Georgia tinggal di luar Oblast Otonom Ossetia Selatan.

Konflik Georgia–Ossenia

1989–2008
Ketegangan di kawasan itu mulai meningkat di tengah meningkatnya nasionalisme di antara orang Georgia dan Ossetia pada tahun 1989. Sebelum ini, dua komunitas Oblast Otonom Ossetia Selatan dan RSS Georgia telah hidup damai satu sama lain kecuali untuk peristiwa 1918–1920. Kedua etnis memiliki tingkat interaksi yang normal dan ada banyak perkawinan campur Georgia-Ossetia.

Perselisihan seputar keberadaan orang Ossetia di Kaukasus Selatan menjadi salah satu penyebab konflik. Meskipun historiografi Georgia percaya bahwa migrasi massal Ossetia ke Kaukasus Selatan (Georgia) dimulai pada abad ke-17, mengklaim telah tinggal di daerah itu sejak zaman kuno, yang tidak didukung oleh sumber yang tersedia.

Beberapa sejarawan Ossetia menerima bahwa migrasi nenek moyang Ossetia ke Ossetia Selatan modern dimulai setelah invasi Mongol pada abad ke-13, sementara seorang menteri luar negeri de facto Ossetia Selatan pada 1990-an mengatakan bahwa orang Ossetia pertama kali muncul di daerah itu hanya pada awal abad ke-17. Karena dibuat setelah invasi Rusia tahun 1921, Ossetia Selatan dianggap sebagai ciptaan buatan oleh orang Georgia selama era Soviet.

Front Populer Ossetia Selatan (Ademon Nykhas) dibentuk pada tahun 1988. Pada tanggal 10 November 1989, dewan regional Ossetia Selatan meminta Dewan Tertinggi Georgia untuk meningkatkan status wilayah tersebut menjadi "republik otonom". Keputusan untuk mengubah Oblast Otonom Ossetia Selatan menjadi RSS Otonom Ossetia Selatan oleh otoritas Ossetia Selatan meningkatkan konflik. Pada 11 November, keputusan ini dicabut oleh parlemen Georgia, Majelis Agung Uni Soviet. Pihak berwenang Georgia mencopot Sekretaris Partai Pertama oblast dari posisinya.

Dewan Tertinggi Georgia mengadopsi undang-undang yang melarang partai regional pada musim panas 1990. Dewan regional Ossetia Selatan menafsirkan ini sebagai langkah menentang Ademon Nykhas dan kemudian mengesahkan "deklarasi kedaulatan nasional", memproklamirkan Republik Soviet Demokratik Ossetia Selatan di dalam Uni Soviet pada 20 September 1990. Ossetia memboikot pemilihan parlemen Georgia berikutnya dan mengadakan kontes mereka sendiri pada bulan Desember.

Pada bulan Oktober 1990, pemilihan parlemen di Georgia dimenangkan oleh blok "Meja Bundar" Zviad Gamsakhurdia. Pada 11 Desember 1990, pemerintah Zviad Gamsakhurdia menyatakan pemilihan Ossetia tidak sah dan menghapus status otonomi Ossetia Selatan sama sekali. Gamsakhurdia merasionalisasi penghapusan otonomi Ossetia dengan mengatakan, "Mereka Ossetia tidak memiliki hak untuk sebuah negara di sini, di Georgia. Mereka adalah minoritas nasional. Tanah air mereka adalah Ossetia Utara. Ini mereka pendatang baru."

Ketika parlemen Georgia menyatakan keadaan darurat di wilayah Oblast Otonom Ossetia Selatan pada 12 Desember 1990, pasukan dari kementerian dalam negeri Georgia dan Soviet dikirim ke wilayah tersebut. Setelah Garda Nasional Georgia dibentuk pada awal 1991, Pasukan Georgia memasuki Tskhinvali pada 5 Januari 1991. Perang Ossetia Selatan 1991-1992 ditandai dengan pengabaian umum terhadap hukum humaniter internasional oleh milisi yang tidak terkendali, dengan kedua belah pihak melaporkan kekejaman.

Militer Soviet memfasilitasi gencatan senjata seperti yang diperintahkan oleh Mikhail Gorbachev pada bulan Januari 1991. Pada bulan Maret dan April 1991, pasukan dalam negeri Soviet dilaporkan secara aktif melucuti senjata milisi di kedua sisi, dan menghalangi kekerasan antar-etnis.

Sebagai akibat dari perang, sekitar 100.000 etnis Ossetia melarikan diri dari wilayah itu dan Georgia, sebagian besar melintasi perbatasan ke Ossetia Utara. Selanjutnya 23.000 etnis Georgia melarikan diri dari Ossetia Selatan ke bagian lain Georgia. Banyak pengungsi pergi ke distrik Prigorodnyi Ossetia Utara. Pada tahun 1944, banyak orang Ossetia dimukimkan kembali di daerah Ossetia Utara dari mana Ingush telah diusir oleh Stalin pada tahun 1944.  Pada 1990-an gelombang baru orang Ossetia Selatan bermigrasi ke bekas wilayah Ingush memicu konflik antara Ossetia dan Ingush.

Pada tanggal 29 April 1991, bagian barat Ossetia Selatan dilanda gempa bumi, yang menewaskan lebih dari 200 orang dan menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Pada akhir 1991, perbedaan pendapat meningkat terhadap Gamsakhurdia di Georgia karena intoleransinya terhadap kritik dan upaya untuk memusatkan kekuatan politik. Pada tanggal 22 Desember 1991, setelah kudeta, Gamsakhurdia dan pendukungnya dikepung oleh oposisi, yang didukung oleh garda nasional, di beberapa gedung pemerintah di Tbilisi. Pertempuran sengit berikutnya mengakibatkan lebih dari 200 korban dan meninggalkan pusat ibu kota Georgia dalam reruntuhan.

Pada 6 Januari, Gamsakhurdia dan beberapa pendukungnya meninggalkan kota untuk diasingkan. Setelah itu, dewan militer Georgia, dan pemerintahan sementara, dibentuk oleh tiga serangkai Jaba Ioseliani, Tengiz Kitovani dan Tengiz Sigua, serta pada Maret 1992, mereka mengundang Eduard Shevardnadze, seorang mantan menteri Soviet, untuk datang ke Georgia untuk mengambil alih Dewan Negara Georgia.

Referendum kemerdekaan diadakan di Ossetia Selatan pada 19 Januari 1992, dengan para pemilih ditanyai dua pertanyaan: "Apakah Anda setuju bahwa Ossetia Selatan harus menjadi negara merdeka?" dan "Apakah Anda setuju dengan solusi parlemen Ossetia Selatan pada 1 September 1991 tentang reuni dengan Rusia?" Kedua proposal disetujui, tetapi hasilnya tidak diakui secara internasional. Meskipun demikian, dewan regional Ossetia Selatan kemudian mengesahkan tindakan kemerdekaan negara dan mendeklarasikan kemerdekaan Republik Ossetia Selatan pada 29 Mei 1992.

Pada 24 Juni 1992, Shevardnadze dan pemerintah Ossetia Selatan menandatangani perjanjian gencatan senjata di Sochi. Pasukan Penjaga Perdamaian gabungan dari Ossetia, Rusia, dan Georgia didirikan. Pada 6 November 1992, OSCE mendirikan misi di Georgia untuk memantau operasi penjaga perdamaian. Sejak saat itu hingga pertengahan 2004, Ossetia Selatan umumnya damai.

Setelah Revolusi Mawar 2003, Mikheil Saakashvili menjadi Presiden Georgia pada tahun 2004. Menjelang pemilihan parlemen dan presiden tahun 2004, ia berjanji untuk mengembalikan integritas wilayah Georgia. Dalam salah satu pidato awalnya, Saakashvili berbicara kepada daerah-daerah separatis, dengan mengatakan, "Baik Georgia maupun presidennya tidak akan tahan dengan disintegrasi Georgia. Oleh karena itu, kami menawarkan negosiasi langsung kepada teman-teman Abkhazia dan Ossetia kami. Kami siap membahas setiap model kenegaraan dengan mempertimbangkan kepentingan mereka untuk memajukan."

Sejak tahun 2004, ketegangan mulai meningkat ketika pihak berwenang Georgia memperkuat upaya mereka untuk membawa wilayah itu kembali di bawah kekuasaan mereka, setelah berhasil di Ajaria. Georgia mengirim polisi untuk menutup pasar gelap Ergneti, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama kawasan itu, yang menjual bahan makanan dan bahan bakar yang diselundupkan dari Rusia. Pihak berwenang Georgia mengklaim penyelundupan besar-besaran barang untuk pasar Ergneti melalui Terowongan Roki,  yang tidak berada di bawah kendali Georgia, merugikan negara dalam jumlah yang signifikan dari pendapatan bea cukai.

Georgia mengusulkan untuk membawa terowongan Roki di bawah kendali dan pemantauan bersama, yang ditolak oleh pihak Ossetia Selatan. Operasi antipenyelundupan terhadap pasar mengakibatkan runtuhnya kepercayaan Ossetia Selatan pada niat Georgia. Gelombang kekerasan meletus antara pasukan penjaga perdamaian Georgia dan milisi Ossetia Selatan dan pejuang lepas dari Rusia. Ini termasuk penyanderaan terhadap lusinan pasukan penjaga perdamaian Georgia,  baku tembak dan penembakan di desa-desa yang dikuasai Georgia, yang menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka. Kesepakatan gencatan senjata dicapai pada 13 Agustus meskipun berulang kali dilanggar.

Pemerintah Georgia memprotes kehadiran ekonomi dan politik Rusia yang diduga meningkat di wilayah tersebut dan terhadap militer yang tidak terkendali dari pihak Ossetia Selatan. Pejabat pemerintah Georgia telah menyatakan posisi keamanan kunci Ossetia Selatan diduduki oleh mantan pejabat keamanan Rusia, sementara beberapa peneliti politik berbicara tentang lembaga yang dialihdayakan ke Federasi Rusia.

Itu juga menganggap pasukan penjaga perdamaian (terdiri dari bagian yang sama dari Ossetia Selatan, Ossetia Utara, Rusia, dan Georgia) tidak netral dan menuntut penggantiannya. Berbagai proposal diluncurkan oleh pihak Georgia untuk menginternasionalkan penjaga perdamaian di Ossetia Selatan. Menurut senat AS Richard Lugar, Amerika Serikat mendukung seruan Georgia pada tahun 2006 untuk penarikan pasukan penjaga perdamaian Rusia dari zona konflik.

Kemudian, utusan Uni Eropa Kaukasus Selatan Peter Semneby mengatakan bahwa "Tindakan Rusia dalam rangkaian mata-mata Georgia telah merusak kredibilitasnya sebagai penjaga perdamaian netral di lingkungan Laut Hitam Uni Eropa." Joe Biden (Ketua, Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS), Richard Lugar, dan Mel Martinez mensponsori resolusi pada Juni 2008 yang menuduh Rusia berusaha merusak integritas teritorial Georgia dan menyerukan penggantian pasukan penjaga perdamaian berawak Rusia yang beroperasi di bawah mandat CIS.

Perang tahun 2008

Ketegangan antara Georgia dan Rusia mulai meningkat pada April 2008. Sebuah ledakan bom pada 1 Agustus 2008 menargetkan sebuah mobil yang mengangkut pasukan penjaga perdamaian Georgia. Ossetia Selatan bertanggung jawab untuk memicu insiden ini, yang menandai pembukaan permusuhan dan melukai lima prajurit Georgia. Sebagai tanggapan, beberapa milisi Ossetia Selatan dipukul. Separatis Ossetia Selatan mulai menembaki desa-desa Georgia pada 1 Agustus. Serangan artileri ini menyebabkan prajurit Georgia membalas tembakan secara berkala mulai 1 Agustus.

Sekitar pukul 19.00 pada tanggal 7 Agustus 2008, presiden Georgia Mikheil Saakashvili mengumumkan gencatan senjata sepihak dan menyerukan pembicaraan damai. Namun, serangan yang meningkat terhadap desa-desa Georgia (terletak di zona konflik Ossetia Selatan) segera diimbangi dengan tembakan dari pasukan Georgia, yang kemudian bergerak ke arah ibu kota Republik Ossetia Selatan yang memproklamirkan diri (Tskhinvali) pada malam 8 Agustus, mencapai pusatnya di pagi hari tanggal 8 Agustus. Seorang diplomat Georgia mengatakan kepada surat kabar Rusia Kommersant pada 8 Agustus bahwa dengan mengambil alih Tskhinvali, Tbilisi ingin menunjukkan bahwa Georgia tidak akan mentolerir pembunuhan warga Georgia.

Menurut pakar militer Rusia Pavel Felgenhauer, provokasi Ossetia ditujukan untuk memicu respons Georgia, yang dibutuhkan sebagai dalih untuk invasi militer Rusia yang direncanakan. Menurut intelijen Georgia, dan beberapa laporan media Rusia, bagian dari reguler (non-penjaga perdamaian) Tentara Rusia telah pindah ke wilayah Ossetia Selatan melalui Terowongan Roki sebelum aksi militer Georgia.

Rusia menuduh Georgia melakukan agresi terhadap Ossetia Selatan, dan meluncurkan invasi darat, udara, dan laut skala besar ke Georgia dengan dalih "operasi penegakan perdamaian" pada 8 Agustus 2008. Serangan udara Rusia terhadap target di Georgia juga diluncurkan.

Pasukan Abkhaz membuka front kedua pada 9 Agustus dengan menyerang Ngarai Kodori, yang dikuasai oleh Georgia. Tskhinvali ditangkap oleh militer Rusia pada 10 Agustus. Pasukan Rusia menduduki kota-kota Georgia di Zugdidi, Senaki, Poti, dan Gori (yang terakhir setelah perjanjian gencatan senjata dinegosiasikan). Armada Laut Hitam Rusia memblokade pantai Georgia.

Kampanye pembersihan etnis terhadap orang Georgia di Ossetia Selatan dilakukan oleh orang Ossetia Selatan, dengan desa-desa Georgia di sekitar Tskhinvali dihancurkan setelah perang berakhir. Perang membuat 192.000 orang mengungsi, dan sementara banyak yang dapat kembali ke rumah mereka setelah perang, setahun kemudian sekitar 30.000 etnis Georgia tetap mengungsi. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan di Kommersant, pemimpin Ossetia Selatan Eduard Kokoity mengatakan dia tidak akan mengizinkan orang Georgia kembali.

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy merundingkan perjanjian gencatan senjata pada 12 Agustus 2008. Pada 17 Agustus, presiden Rusia Dmitry Medvedev mengumumkan bahwa pasukan Rusia akan mulai menarik diri dari Georgia pada hari berikutnya. Rusia mengakui Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai republik terpisah pada 26 Agustus. Menanggapi pengakuan Rusia, pemerintah Georgia memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia.

Pasukan Rusia meninggalkan daerah penyangga yang berbatasan dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan pada 8 Oktober dan Misi Pemantau Uni Eropa di Georgia mengambil alih otoritas atas daerah penyangga. Sejak perang, Georgia menyatakan bahwa Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai wilayah yang diduduki Rusia.

Pada tanggal 30 September 2009, Misi Pencari Fakta Internasional Independen yang disponsori Uni Eropa tentang konflik di Georgia menyatakan bahwa, sementara didahului oleh provokasi bersama selama berbulan-bulan, "permusuhan terbuka dimulai dengan operasi militer Georgia skala besar terhadap kota Tskhinvali dan daerah sekitarnya, diluncurkan pada malam 7 sampai 8 Agustus 2008."

Setelah perang tahun 2008 
Pada tahun 2016, sebuah referendum tentang integrasi dengan Rusia diusulkan selama kampanye pemilihan, tetapi ditunda tanpa batas waktu. Referendum tentang nama resmi Ossetia Selatan diadakan pada 9 April 2017; lebih dari tiga perempat dari mereka yang memilih mendukung amandemen konstitusi Ossetia Selatan yang memberi nama "Republik Ossetia Selatan dan Negara Bagian Alania" kedudukan yang sama di mata hukum.

Presiden Anatoly Bibilov mengumumkan pada 26 Maret 2022 bahwa pasukan Ossetia Selatan telah dikirim untuk membantu Rusia dalam invasinya ke Ukraina.  Bibilov mengumumkan pada 30 Maret 2022 bahwa Ossetia Selatan akan memulai proses hukum untuk menjadi bagian dari Rusia. Politisi Rusia bereaksi positif dan mengatakan hukum Rusia akan mengizinkan (sebagian) negara asing untuk bergabung dengan federasi. Mereka menyoroti perlunya "mengekspresikan keinginan rakyat Ossetia" melalui referendum.

Pemimpin Ossetia, Bibilov mengatakan dalam sebuah wawancara panjang bahwa dia berencana untuk mengadakan dua referendum, satu tentang pencaplokan oleh Rusia, dan pemungutan suara kedua untuk bergabung dengan Ossetia Utara, untuk itu dia mengatur proses pemilihan pada 7 April 2022. Pada 13 Mei, referendum aneksasi dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli. Menyusul kekalahan Bibilov dalam pemilihan 2022, presiden baru, Alan Gagloev, menjadwalkan ulang referendum pada 30 Mei 2022.

Status politik 

Setelah perang Ossetia Selatan 2008, Rusia mengakui Ossetia Selatan sebagai negara merdeka. Pengakuan sepihak oleh Rusia ini disambut dengan kecaman dari Blok Barat, seperti NATO, OSCE, dan Dewan Eropa karena pelanggaran integritas teritorial Georgia. Tanggapan diplomatik Uni Eropa terhadap berita itu tertunda oleh ketidaksepakatan antara negara-negara Eropa timur, Inggris menginginkan tanggapan yang lebih keras dan keinginan Jerman, Prancis, dan negara-negara lain untuk tidak mengisolasi Rusia.

Mantan utusan AS Richard Holbrooke mengatakan konflik itu dapat mendorong gerakan separatis di negara-negara bekas Soviet lainnya di sepanjang perbatasan barat Rusia. Beberapa hari kemudian, Nikaragua menjadi negara kedua yang mengakui Ossetia Selatan. Venezuela mengakui Ossetia Selatan pada 10 September 2009, menjadi negara anggota PBB ketiga yang melakukannya.

Uni Eropa, Dewan Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan sebagian besar negara anggota PBB tidak mengakui Ossetia Selatan sebagai negara merdeka. Republik de facto yang diperintah oleh pemerintah yang memisahkan diri mengadakan referendum kemerdekaan kedua pada 12 November 2006, setelah referendum pertamanya pada tahun 1992 tidak diakui oleh sebagian besar pemerintah sebagai sah. Menurut otoritas pemilihan Tskhinvali, referendum ternyata mayoritas untuk kemerdekaan dari Georgia di mana 99% pemilih Ossetia Selatan mendukung kemerdekaan dan jumlah pemilih untuk pemungutan suara adalah 95%.

Referendum dipantau oleh tim yang terdiri dari 34 pengamat internasional dari Jerman, Austria, Polandia, Swedia, dan 78 negara-negara lain. Namun, itu tidak diakui secara internasional oleh PBB, Uni Eropa, OSCE, NATO, dan Federasi Rusia, mengingat kurangnya partisipasi etnis Georgia dan ilegalitas referendum semacam itu tanpa pengakuan dari pemerintah Georgia di Tbilisi. Uni Eropa, OSCE dan NATO mengutuk referendum tersebut.

Sejajar dengan separatis mengadakan referendum dan pemilihan untuk Eduard Kokoity, Presiden Ossetia Selatan saat itu, gerakan oposisi Ossetia menyelenggarakan pemilihan mereka sendiri secara serentak di daerah-daerah yang dikuasai Georgia di Ossetia Selatan, di mana Georgia dan beberapa penduduk Ossetia di wilayah tersebut memilih Dmitry Sanakoyev sebagai presiden alternatif Ossetia Selatan. Pemilihan alternatif Sanakoyev mengklaim dukungan penuh dari penduduk etnis Georgia.

Pada April 2007, Georgia membentuk Entitas Administratif Sementara Ossetia Selatan, dikelola oleh anggota etnis Ossetia dari gerakan separatis. Dmitry Sanakoyev ditugaskan sebagai pemimpin entitas. Dimaksudkan bahwa pemerintahan sementara ini akan bernegosiasi dengan otoritas Georgia tengah mengenai status akhir dan resolusi konfliknya. Pada 10 Mei 2007, Sanakoyev diangkat oleh Presiden Georgia sebagai Kepala Badan Administrasi Sementara Ossetia Selatan.

Pada 13 Juli 2007, Georgia membentuk komisi negara bagian, diketuai oleh Perdana Menteri Zurab Nogaideli, untuk mengembangkan status otonomi Ossetia Selatan di negara bagian Georgia. Menurut pejabat Georgia, status itu harus dijabarkan dalam kerangka dialog menyeluruh dengan semua kekuatan dan komunitas dalam masyarakat Ossetia.

Ossetia Selatan, Transnistria, Artsakh, dan Abkhazia kadang-kadang disebut sebagai zona konflik beku pasca-Soviet.

Rencana integrasi dengan Federasi Rusia
Pada tanggal 30 Agustus 2008, Tarzan Kokoity, Wakil Ketua parlemen Ossetia Selatan, mengumumkan bahwa wilayah tersebut akan segera diserap ke dalam Federasi Rusia, sehingga Ossetia Selatan dan Ossetia Utara dapat hidup bersama dalam satu negara Rusia yang bersatu. Pasukan Rusia dan Ossetia Selatan mulai memberikan penduduk di Akhalgori, kota terbesar di bagian timur Ossetia Selatan yang didominasi etnis Georgia, pilihan untuk menerima kewarganegaraan Rusia atau pergi.

Namun, Eduard Kokoity, presiden Ossetia Selatan saat itu, kemudian menyatakan bahwa Ossetia Selatan tidak akan melepaskan kemerdekaannya dengan bergabung dengan Rusia: "Kami tidak akan mengatakan tidak pada kemerdekaan kami, yang telah dicapai dengan mengorbankan banyak nyawa; Ossetia Selatan tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan Rusia." Warga sipil Georgia telah mengatakan bahwa pernyataan ini bertentangan dengan yang sebelumnya dibuat oleh Tarzan Kokoity sebelumnya hari itu, ketika dia mengindikasikan bahwa Ossetia Selatan akan bergabung dengan Ossetia Utara di Federasi Rusia.

Presiden Ossetia Selatan dan Presiden Rusia menandatangani perjanjian aliansi dan integrasi pada 18 Maret 2015. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk memasukkan militer Ossetia Selatan ke dalam angkatan bersenjata Rusia, mengintegrasikan layanan bea cukai Ossetia Selatan ke dalam layanan Rusia, dan mengikat Rusia untuk membayar gaji pekerja negara di Ossetia Selatan dengan tarif yang sama dengan yang ada di Distrik Federal Kaukasus Utara.

Associated Press menggambarkan perjanjian itu sebagai menyerukan integrasi hampir penuh dan membandingkannya dengan perjanjian 2014 antara Rusia dan Abkhazia. Kementerian Luar Negeri Georgia menggambarkan penandatanganan perjanjian itu sebagai "aneksasi sebenarnya" dari wilayah yang disengketakan oleh Rusia, dan Amerika Serikat dan Uni Eropa mengatakan mereka tidak akan mengakuinya.

Dalam langkah lain menuju integrasi dengan Federasi Rusia, Presiden Ossetia Selatan Leonid Tibilov mengusulkan pada bulan Desember 2015 perubahan nama menjadi "Ossetia Selatan–Alania" yang dalam analogi sama dengan "Ossetia Utara–Alania", subjek federal Rusia.  Tibilov selanjutnya menyarankan mengadakan referendum untuk bergabung dengan Federasi Rusia sebelum April 2017, yang akan mengarah pada persatuan "Ossetia–Alania".

Pada April 2016, Tibilov mengatakan dia bermaksud mengadakan referendum sebelum Agustus tahun itu. Namun, pada 30 Mei, Tibilov menunda referendum hingga setelah pemilihan presiden yang dijadwalkan pada April 2017. Pada referendum perubahan nama, hampir 80% dari mereka yang memilih mendukung perubahan nama, sementara pemilihan presiden dimenangkan oleh Anatoliy Bibilov yang sebelumnya melawan petahana, Tibilov, yang telah didukung oleh Moskwa dan tidak seperti Bibilov, siap mengindahkan keinginan Moskwa agar referendum integrasi tidak diadakan dalam waktu dekat.

Pada 30 Maret 2022, Presiden Anatoly Bibilov mengumumkan niatnya untuk memulai proses hukum dalam waktu dekat untuk integrasi dengan Federasi Rusia, meskipun ia kemudian kehilangan kursi kepresidenan dalam pemilihan presiden Ossetia Selatan 2022.

Hukum tentang Wilayah Pendudukan Georgia 

Pada akhir Oktober 2008, Presiden Saakashvili menandatangani undang-undang undang-undang tentang wilayah pendudukan yang disahkan oleh Parlemen Georgia. Hukum mencakup wilayah yang memisahkan diri dari Abkhazia dan Tskhinvali (wilayah bekas Oblast Otonom Ossetia Selatan). Undang-undang tersebut merinci pembatasan pergerakan bebas, aktivitas ekonomi, dan penyelesaian transaksi real estat di wilayah ini. Secara khusus, menurut undang-undang, warga negara asing harus memasuki dua wilayah yang memisahkan diri hanya melalui Georgia. Masuk ke Abkhazia harus dilakukan dari kota Zugdidi dan ke Ossetia Selatan dari kota Gori.

Jalan utama menuju Ossetia Selatan dari seluruh Georgia melewati kota Gori. Namun, jalan ini ditutup di kedua arah di Ergneti sejak 2008. Titik penyeberangan utama yang tetap terbuka untuk Georgia dan Ossetia Selatan, ke distrik Akhalgori, telah ditutup oleh Ossetia Selatan sejak 2019. Selain itu, otoritas Ossetia Selatan hanya mengizinkan masuknya orang asing melalui wilayah Federasi Rusia.

Namun, undang-undang Georgia juga mencantumkan kasus-kasus khusus di mana masuk ke wilayah yang memisahkan diri tidak akan dianggap ilegal. Ini menetapkan bahwa izin khusus untuk masuk ke wilayah yang memisahkan diri dapat dikeluarkan jika perjalanan ke sana "melayani kepentingan negara Georgia; penyelesaian konflik seunara damai; tidak melakukan okupasi untuk tujuan kemanusiaan."

Hukum Undang-undang juga melarang semua jenis kegiatan ekonomi seperti kewirausahaan atau non-kewirausahaan, jika kegiatan tersebut memerlukan izin, lisensi, atau pendaftaran sesuai dengan undang-undang Georgia. Ini juga melarang komunikasi udara, laut dan kereta api dan transit internasional melalui wilayah, eksplorasi mineral dan transfer uang. Ketentuan yang mencakup kegiatan ekonomi berlaku surut, kembali ke tahun 1990.

Undang-undang tersebut mengatakan bahwa Federasi Rusia, negara yang telah melakukan pendudukan militer, bertanggung jawab penuh atas pelanggaran hak asasi manusia di Abkhazia dan Ossetia Selatan. Federasi Rusia, menurut dokumen itu, juga bertanggung jawab atas kompensasi kerusakan material dan moral yang diderita warga Georgia, orang tanpa kewarganegaraan dan warga negara asing, yang berada di Georgia dan memasuki wilayah pendudukan dengan izin yang sesuai.

Undang-undang tersebut juga mengatakan bahwa lembaga dan pejabat negara de facto yang beroperasi di wilayah pendudukan dianggap oleh Georgia sebagai ilegal. Hukum akan tetap berlaku sampai pemulihan penuh yurisdiksi Georgia atas wilayah yang memisahkan diri terwujud.

Pada bulan November 2009, saat upacara pembukaan gedung Kedutaan Besar Georgia yang baru di Kyiv, Ukraina, Presiden Georgia Mikheil Saakashvili  menyatakan bahwa penduduk Ossetia Selatan dan Abkhazia juga dapat menggunakan fasilitasnya "Saya ingin meyakinkan Anda, teman-teman terkasih, bahwa ini adalah rumah Anda, dan juga di sini Anda akan selalu dapat menemukan dukungan serta pengertian".

Referensi

Pranala luar 
  Southosetia.euro.ru 
  Ossetia.ru

 
Georgia
Gerakan kemerdekaan
Kelompok separatis
Wilayah yang dipertentangkan