Kalimantan Utara
Kalimantan Utara (disingkat Kaltara) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Tanjung Selor, bersama dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan.

Sebelum pemekaran provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan,  Papua Tengah dan Papua Barat Daya, Kalimantan Utara menjadi provinsi termuda di Indonesia, yang disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik kepala daerah masing-masing, termasuk pejabat Gubernur Kaltara yakni Irianto Lambrie. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.

Sejarah

Sejarah Sebelum Pembentukan 

Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Sabah, Brunei. Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah bagian Timur merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang. Namun belakangan sebagian utara Nagri Marancang (alias Sabah bagian Timur) terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah mandala Brunei, kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut. Kemudian Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi Kaltara).

Wilayah yang menjadi provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu). Sampai tahun 1850, negeri Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu. Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeri Bulungan di bawah kekuasaan Pangeran dari Brunei, tetapi negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau.

Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda termasuk Berau dan daerah taklukannya, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan Daerah Aliran Sungai Jelai (salah satu wilayah Kepageranan Kotawaringin di dalam negara kesultanan Banjar) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau. Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung yang dihapuskan tahun 1916. Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.

Sejarah Pembentukan Kaltara 

Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an. Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.

Geografis 
Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah ± 75.467.70 km², terletak di posisi antara 114º 35’ 22"–118º 03' 00" Bujur Timur dan antara 1º 21’ 36"–4º 24’ 55" Lintang Utara. Selain itu sesuai dengan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lautan seluas 11.579 km² (13% dari luas wilayah total).

Pemerintahan

Gubernur 

Pada awal berdirinya provinsi Kalimantan Utara, posisi gubernur dijabat oleh Irianto Lambrie, yang bertugas sebagai penjabat gubernur. Irianto dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pada 22 April 2013. Irianto sebelumnya menjabat sebagai sekretaris daerah Kalimantan Timur, yang kemudian dipilih oleh pemerintah pusat untuk menduduki kursi ekskutif secara sementara di Kalimantan Utara. Pemilihan umum pertama untuk memilih gubernur Kalimantan Utara dilaksanakan pada 2015. Kemudian, Irianto menang pada pemilu 2015, bersama wakil gubernur, Udin Hianggio.

Selanjutnya, pemilihan gubernur Kalimantan Utara diadakan kembali pada tahun 2020. Dalam pemilu ini, pasangan calon gubernur Zainal Arifin Paliwang dan calon wakil gubernur Yansen Tipa Padan menang. Selanjutnya mereka dilantik oleh presiden Indonesia, Joko Widodo, menjadi gubenur dan wakil gubernur Kaliman Utara pada 15 Februari 2021 di Istana Negara Jakarta, untuk masa tugas 2021-2024.

Pegawai Negeri Sipil 

Pada saat dibentuk, wilayah Kalimantan Utara dengan 408 orang PNS dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut:

Daftar terakhir didasarkan pada data wilayah di Kemendagri.

Dewan Perwakilan

Pembagian Administratif

Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Kesehatan

Rumah sakit

Penduduk 
Penduduk Kalimantan Utara sangat heterogen dan terbagi menjadi berbagai macam suku bangsa seperti Penduduk asli Kalimantan yaitu suku Dayak (Lun Bawang / Lun Dayeh, Kenyah, Murut, dan lainnya), Tidung, Melayu (Melayu Bulungan dan Melayu lainnya), Kutai, dan Banjar, lalu kelompok pendatang terbesar seperti suku Bugis, Jawa, Bajau, Mandar, Minahasa, Buton, Gorontalo, Madura, Makassar, Toraja, Tionghoa, Bawean, Bali, Suluk/Tausug, dll juga banyak mendiami Kalimantan Utara.

Agama 
Berdasarkan agama di Kalimantan Utara menurut Kementerian Dalam Negeri (2021), 507.780 adalah Muslim, 137.540 adalah Protestan, 42.260 adalah Katolik, 4.165 adalah Buddha, 344 adalah Hindu, 151 adalah Konghucu dan 11 adalah agama tradisional.

Pendidikan 

Pendidikan bagi anak di Kalimantan Utara masih memerlukan perbaikan ke arah yang lebih baik dan itu berpengaruh bagi kelangsungan hidup warga perbatasan. Ini dikarenakan penduduk yang tinggal di daerah perbatasan bekerja di perkebunan sawit dan jauh dari pemukiman warga, walhasil anak-anak tak dapat sekolah. Selain dari ketiadaan pilihan lainnya, hal lain adalah warga yang bekerja di kebun sawit di Malaysia putus sekolah dan tak berkeahlian.

Menurut Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Kalimantan Utara, 1.140 ruang kelas SD hingga SMA mengalami rusak sedang hingga berat. Per 2019, sebanyak 30 sekolah dasar dan menengah telah diperbaiki dan 12 di antaranya dekat perbatasan Indonesia-Malaysia yang tersebar di Kabupaten Malinau dan Nunukan dengan anggaran mencapai Rp 34 miliar. Namun begitu, ada upaya pemberdayaan pendidikan oleh masyarakat di sini: seperti yang dicontohkan dari Kabupaten Malinau. Daerah ini memiliki program "jam belajar masyarakat" (atau jambelmas) yang berasal dari Gerakan Wajib Belajar 16 Tahun dengan perpustakaan desa dan rumah baca masyarakat. Menurut Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, per 2018, kabupaten ini memiliki 99 SD dan 29 SMP.

Referensi

Lihat pula 
 Borneo Utara

Pranala luar 
  Situs web resmi pemerintah Propinsi Kalimantan Utara

 
Provinsi di Indonesia