Republik Federal Sosialis Yugoslavia
Republik Federal Sosialis Yugoslavia, umumnya disingkat menjadi RFS Yugoslavia atau hanya Yugoslavia, adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Tenggara dan Tengah yang ada sejak pendiriannya pasca-Perang Dunia II hingga pembubarannya pada 1992 di tengah Perang Yugoslavia. Dengan luas sebesar 255,804 km2, RFSY berbatasan dengan Laut Adriatik dan Italia di sisi barat, Austria dan Hungaria di sisi utara, Bulgaria dan Rumania di sisi timur, dan Albania dan Yunani di sisi selatan. RFSY merupakan negara sosialis yang diperintah oleh Liga Komunis Yugoslavia juga merupakan federasi yang terdiri dari enam republik sosialis: Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia dengan Beograd sebagai ibu kotanya. Selain itu, terdapat pula dua provinsi otonom di dalam Serbia, yaitu Kosovo dan Vojvodina. Cikal bakal RFSY bermula pada 26 November 1942 ketika Dewan Antifasis untuk Pembebasan Nasional Yugoslavia dibentuk pada Perang Dunia II.

Pada 29 November 1945, Republik Rakyat Federal Yugoslavia dinyatakan setelah Raja Petar II turun takhta dan karenanya mengakhiri bentuk negara kerajaan. Pada awal Perang Dingin hingga 1948, pemerintah komunis yang baru berpihak pada Blok Timur di bawah pimpinan Josip Broz Tito. Namun, setelah Perpecahan Tito-Stalin pada 1948, Yugoslavia mengedepankan kebijakan kenetralan. Yugoslavia menjadi salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok dan beralih dari ekonomi terencana menjadi sosialisme pasar. RFSY juga menjadi salah satu negara pendiri CERN, PBB, OSCE, IFAD, WTO, Eutelstat, dan BTWC. Setelah kematian Tito pada 4 Mei 1980, ekonomi Yugoslavia mulai tumbang dan berakibat pada peningkatan tingkat pengangguran dan inflasi. Krisis ekonomi berdampak pada tumbuhnya nasionalisme etnis pada akhir 1980-an dan permulaan 1990-an, termasuk pembangkangan oleh beberapa suku bangsa di dalam republik-republik konstituen.

Seiring dengan runtuhnya komunisme di Eropa Timur ditambah dengan gagalnya musyawarah antarrepublik untuk mengubah federasi menjadi konfederasi berakhir dengan pemisahan diri dua republik terkaya, yakni Kroasia dan Slovenia. Pada 1991, beberapa negara Eropa mengakui kemerdekaan keduanya. Federasi pun terpecah sesuai dengan batas republik konstituen sebelumnya, diikuti dengan pecahnya Perang Yugoslavia, perpecahan akhir, dan pembubaran resmi federasi pada 27 April 1992. Dua republik konstituen, Serbia dan Montenegro, bertahan dalam Yugoslavia dan menata ulang Yugoslavia menjadi Republik Federal Yugoslavia, walaupun negara tersebut tidak diakui secara internasional sebagai negara penerus resmi RFS Yugoslavia.

Nama 
Nama Yugoslavia yang dalam bahasa aslinya disebut sebagai Jugoslavija terdiri dari dua kata, yaitu jug and slavija yang berasal dari rumpun bahasa Slavia. Kata jug berarti selatan, sedangkan slavija berarti negeri bangsa Slavia. Karenanya, Jugoslavija dapat diterjemahkan sebagai Slavia Selatan atau Tanah Bangsa Slavia Selatan. Terlepas dari itu, nama lengkap resmi Yugoslavia berubah-ubah antara tahun 1945 and 1992. Yugoslavia dibentuk pada 1918 dengan nama resmi Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Pada Januari 1929, Raja Aleksandar I memperoleh kekuasaan mutlak dan mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Yugoslavia, meresmikan penggunaan kata Yugoslavia untuk pertama kalinya yang selama ini hanya dipakai dalam penggunaan tak resmi. Setelah diduduki oleh Poros pada Perang Dunia II, Dewan Antifasis untuk Pembebasan Nasional Yugoslavia (AVNOJ) mengumumkan pembentukan Yugoslavia Federal Demokratis (YFD) pada 1943 di kawasan yang masih dikuasai para pelaku perlawanan. Nama ini dengan sengaja dipilih untuk memberikan pilihan apakah Yugoslavia ingin menjadi republik ataukah kerajaan ke depannya. Pada 1945, Raja Petar II secara resmi turun takhta, diiringi dengan penataan ulang negara menjadi negara republik dan karenanya dinamai ulang menjadi Republik Rakyat Federal Yugoslavia (RRF Yugoslavia atau RRFY). Hal ini pun diikuti oleh undang-undang dasar baru yang mulai berlaku pada 1946. Pada 1963, di tengah munculnya rembesan liberal saat reformasi konstitusional, nama baru Republik Federal Sosialis Yugoslavia diperkenalkan. Di antara ketiga bahasa resmi Yugoslavia, nama resmi negara dalam bahasa Serbo-Kroasia dan Makedonia sama persis, sedangkan pada bahasa Slovenia terdapat sedikit perbedaan dalam hal kapitalisasi dan pengejaan kata sifat sosialis. Berikut ini nama resminya.

 Bahasa Serbo-Kroasia dan Makedonia
 Latin: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
 Kiril: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
 
 
 Bahasa Slovenia
 Socialistična federativna republika Jugoslavija 
Karena namanya yang panjang, penyingkatan sering kali digunakan untuk merujuk pada Republik Federal Sosialis Yugoslavia, meskipun negara lebih sering dikenal dengan satu kata Yugoslavia. Singkatan yang paling umum digunakan adalah RFSY, walupun yang digunakan dalam penggunaan resmi adalah RFS Yugoslavia, khususnya oleh media.

Sejarah

Perang Dunia II

1941–1943 
Pada 6 April 1941, Yugoslavia diinvasi oleh Poros di bawah pimpinan Jerman Nazi. Pada 17 April 1941, Yugoslavia sepenuhnya telah terduduki dan mulai diutak-atik oleh Poros. Perlawanana Yugoslavia pun segera didirikan dalam dua bentuk, yaitu Angkatan Darat Yugoslavia di Tanah Air yang mendukung kerajaan dan Partisan Yugoslavia yang beraliran komunis. Komando tertinggi Partisapln adalah Josip Broz Tito dan di bawah pimpinannyalah gerakannya dapat mulai mendirikan wilayah terbebaskan yang menarik perhatian pasukan pendudukan. Tidak seperti beberapa milisi nasionalis yang beroperasi di Yugoslavia terduduki, Partisan adalah gerakan pan-Yugoslavia yang mendukung "persaudaraan dan persatuan" bangsa-bangsa Yugoslavia, sekaligus mewakili golongan republikan, sayap kiri, dan sosialis Yugoslavia. Gabungan berbagai partai politik, faksi, dan orang-orang penting di belakang gerakan ini adalah Front Pembebasan Rakyat yang dipimpin oleh Partai Komunis Yugoslavia (KPJ). Front tersebut membentuk badan perwakilan poltik, Dewan Antifasis untuk Pembebasan Rakyat Yugoslavia (AVNOJ). AVNOJ yang pertama kali bertemu di Bihać—yang telah dibebaskan oleh Partisan—pada 26 November 1942 menyatakan kedudukan badan musyawarah (parlemen) Yugoslavia.Bendera Yugoslavia Federal Demokratis saat Perang Dunia II.Lambang Yugoslavia Federal Demokratis saat Perang Dunia II.Pada 1943,Partisan Yugoslavia mulai menarik perhatian besar tentara Jerman. Dalam dua operasi besar, Fall Weiss (Januari hingga April 1943) dan Fall Schwartz (15 Mei hingga 16 Juni 1943), Poros mencoba membasmi perlawanan Yugoslavia sekaligus. Pada Pertempuran Neretva dan Pertempuran Sutjeska, 20.000 tentara Kelompok Operasional Utama Partisan melawan 150.000 tentara gabungan Poros. Meskipun timbul banyak jiwa pada kedua pertempuran, Partisan berhasil melampaui perangkap dan kembali ke wilayah aman. Partisan pun semakin menjadi semakin kuat dari sebelumnya dan mulai menduduki cukup besar wilayah Yugoslavia. Hal tersebut membuat pandangan baik masyarakat Yugoslavia terhadap Partisan meningkat dan berakhir dengan jumlah pendaftaran sukarelawan yang meningkat. Pada 8 September 1943, Italia Fasis mengaku kalah kepada Sekutu sehingga meninggalkan wilayah pendudukannya di Yugoslavia terbuka untuk Partisan. Tito memanfaatkan kejadian ini dengan membebaskan pesisir Dalmasia dan kota-kotanya dalam waktu singkat. Hal ini memberikan Partisan kesempatan untuk merampas persenjataan Italia serta mendapatkan seukarelawan tambahan dari kota-kota yang sebelumnya dicaplok oleh Italia, maupun dari tentara rekrutan Italia yang melarikan diri ke Sekutu (Divisi Garibaldi).

Setelah serangkaian kejadian yang berpihak pada pihak pembebasan, AVNOJ memutuskan untuk bertemu untuk kedua kalinya di Jajce yang juga telah dibebaskan sebelumnya oleh Partisan. Sidang Kedua AVNOJ berlangsung dari tanggal 21 hingga 29 November 1943 (tepat sebelum dan saat Konferensi Teheran berlangsung) dan dihasilkanlah beberapa keputusan penting. Keputusan terpenting di atas semuanya adalah pendirian Yugoslavia Federal Demokratis, sebuah negara yang akan menjadi federasi enam republik Slavia Selatan yang kedudukannya setara (bertolak belakang dengan Yugoslavia praperang yang didominasi Serbia). Dewan memutuskan nama yang netral dan sengaja memberikan kesempatan rakyat untuk memilih "kerajaan atau republik" terbuka. Selain itu, diputuskan pula bahwa Petar II hanya boleh kembali dari pengasingannya di London jika referendum pan-Yugoslavia menyetujui bentuk negara kerajaan. AVNOJ pun membentuk badan eksekutif sementara, Komite Nasional untuk Pembebasan Yugoslavia (NKOJ) yang menunjuk Tito sebagai perdana menteri. Atas keberhasilannya dalam serangkaian perlawanan pada 1943, Tito juga dianugerahi gelar Marsekal Yugoslavia. Kabar baik pun tiba dari Konferensi Teheran ketika Sekutu memutuskan agar Partisan diakui sebagai gerakan pelawanan Yugoslavia Sekutu dan akan diberikan pasokan dan dukungan masa perang melawan pendudukan Poros.

1944–1945 
Seiring dengan berjalannya waktu, perang mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan perlawanan Yugoslavia pada 1944. Partisan tetap memegang sebagian besar wilayah Yugoslavia. Dengan Sekutu di Italia, kepulauan Yugoslavia di Laut Adriatik menjadi surga perlawanan. Pada 17 Juni 1944, markas Partisan di Pulau Vis menjadi tempat konferensi antara Josip Broz Tito, Perdana Menteri NKOJ (mewakili AVNOJ), dan Ivan Šubašić, Perdana Menteri Kerajaan Yugoslavia dalam pengasingan di London. Hasilnya yang dikenal sebagai Persetujuan Tito-Šubašić memberikan pengakuan raja terhadap AVNOJ dan Yugolavia Federal Demokratis (YFD) serta mendasari penditian pemerintahan Yugoslavia bersama yang dikepalai oleh Titp dengan Šubašić sebagai menteri luar negeri dan AVNOJ disepakati berperan sebagai parlemen Yugoslavia sementara. Pemerintahan dalam pengasingan Raja Petar II di London, sebagian karena tekanan dari Britania Raya, mengakui negara baru tersebut dalam persetujuan yang ditandatangani pada 17 Juni 1944 antara Šubašić and Tito. Badan legislatif YFD setelah November 1944 adalah Majelis Sementara. Persetujuan Tito-Šubašić 1944 menyatakan bahwa negara adalah demokrasi beragam yang menjamin: kebebasan demokratik; kebebasan pribadi; kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama; dan kebebasan persuratkabaran. Meskipun demikian, pada Januari 1945, Tito menggeser pemerintahannya dari demokrasi beragam dengan menyatakan bahwa meskipun dirinya menerima demokrasi, tidak ada kebutuhan terbentuknya banyak partai mengingat banyaknya partai dapat bersifat memecah belah di tengah-tengah usaha perang Yugoslavia dan Front Rakyat sudah cukup mewakili seluruh rakyat Yugoslavia. Koalisi Front Rakyat yang dikepalai Partai Komunis Yugoslavia dan sekretaris jenderalnya, Tito, menjadi gerakan besar di dalam pemerintahan. Gerakan politik lainnya yang bergabung dalam pemerintahan adalah gerakan Napred yang diwakili oleh Milivoje Marković. Beograd, ibu kota Yugoslavia, dibebaskan dengan bantuan Tentara Merah Soviet pada Oktober 1944 dan pembentukan pemerintahan Yugoslavia yang baru ditunda hingga 2 November 1944, ketika Persetujuan Beograd ditandatangani dan pemerintahan sementara dibentuk. Persetujuan pun menjamin pemilihan umum pascaperang yang akan menentukan sistem pemerintahan dan ekonomi negara pada masa depan.Pada 1945, Partisan sudah mulai membersihkan tentara Poros dan membebaskan sisa-sisa wilayah yang masih belum dibebaskan di wilayah pendudukan. Pada 20 Maret 1945, Partisan meluncurkan Serangan Umumnya yang nantinya akan berhasil mengusir Jerman dan tentara pendukungnya sepenuhnya dari Yugoslavia. Pada akhir April 1945, wilayah utara Yugoslavia tersisa yang masih diduduki dibebaskan. Beberapa wilayah Jerman (kini Austria) dan wilayah Italia di sekitar Trieste pun diduduki oleh tentara Yugoslavia. Pada titik itu, wilayah Yugoslavia sudah utuh layaknya sebelum perang—suatu hal yang diangankan Partisan sebagai Federasi Demokratis—, termasuk enam negara bagiannya: Negara Bagian Bosnia dan Herzegovina, Negara Bagian Kroasia, Negara Bagian Makedonia, Negara Bagian Montenegro, Negara Bagian Serbia, dan Negara Bagian Slovenia. Meskipun demikian, bentuk pemerintahan Yugoslavia masih belum jelas, ditambah Tito yang sangat enggan memulangkan Raja Petar II yang sedang dalam pengasingan ke Yugoslavia pascaperang sesuai dengan yang diminta oleh Winston Churchill. Pada Februari 1945, Tito mengakui keberadaan Dewan Perwalian yang mewakili raja yang satu-satu tindakannya adalah mengumumkan pemerintahan baru di bawah keperdanamenterian Tito. Hingga saat itu, saat ketika perang baru saja selesai, bentuk negara masih belum jelas. Pada 26 Juni 1945, pemerintah menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nama Yugoslavia sebagai nama resmi, nama yang tak menunjukkan adanya tanda-tanda kerajaan ataupun republik. Sebagai kepala negara menjabat, Raja Petar II memilih pengacara konstitusional Srđan Budisavljević, Ante Mandić, dan Dušan Sernec untuk Dewan Perwalian pada 7 Maret. Dengan melakukannya, raja memberdayakan dewanya untuk membentuk pemerintahan sementara bersama dengan NKOJ dan menerima pencalonan Tito sebagai perdana menteri pemerintah biasa pertama. Seperti yang diresmikan raja, Dewan Perwalian menerima pencalonan Tito pada 29 November 1945 ketika Republik Rakyat Federal Yugoslavia dinyatakan. Oleh karena peralihan kekuasaan nirsyarat inilah, Raja Petar turun takhta dan digantikan oleh Tito sebagai kepala negara baru. Tanggal tersebut, yang ditandai sebagai hari lahir Yugoslavia kedua oleh hukum internasional, ditandai sebagai hari libur nasional Yugoslavia yang disebut hari Republik. Namun demikian, setelah komunis mengubah negara menjadi negara otoriter, hari libur ini secara resmi diperingati untuk menandakan Sidang AVNOJ 1943 yang kebetulan jatuh pada hai yang sama.

Pasca-Perang Dunia II 
Pemilihan umum pasca-Perang Dunia II pertama di Yugoslavia diadakan pada 11 November 1945. Pada masa ini, koalisi partai yang mendukung Partisan, Front Pembebasan Rakyat (JNOF) sudah berganti nama menjadi Front Rakyat (NOF). Front Rakyat dipimpin oleh Partai Komunis Yugoslavia (KPJ) dan diwakili oleh Josip Broz Tito. Nama baik KPJ dan Tito diperoleh dari masa-masa keberhasilannya saat perang dan mereka menerima dukungan masyarakat luas. Partai-partai politik lainnya yang ada fi Yugoslavia praperang pun didirikan kembali. Pada Januari 1945, waktu yang bersamaan ketika Poros masih menduduki bagian barat laut negaranya, Tito mengatakan,

Keanggotaan PBB pasca-1992 

Pada September 1992, Republik Federal Yugoslavia (RFY) yang hanya menyisakan mantan Republik Sosialis Serbia dan Montenegro gagal memperoleh pengakuan de jure sebagai negara penerus Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). RFY diakui secara terpisah sebagai penerus bersama-sama dengan Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, dan Makedonia. Sebelum tahun 2000, RFY menolak mengajukan ulang keanggotaan PBB. Meskipun demikian, Sekretariat PBB mengizinkan misi RFSY agar tetap berjalan dan mengakui perwakilan RFY untuk misi RFSY yang melanjutkan berbagai kegiatannya di organ-organ PBB. Baru setelah Pelengseran Slobodan Milošević, Pemerintah RFY mengajukan kembali keanggotaan PBB pada tahun 2000.

Pemerintahan

Satuan federal 
Secara dalam negeri, federasi Yugoslavia dibagi menjadi enam negara konstituen. Pembentukannya diawali pada masa-masa perang, dan diakhiri pada 1944–1946. Awalnya, mereka disebut sebagai negara bagian. Namun, setelah konstitusi federal pertama berlaku pada 31 Januari 1946, negara-negara bagian tersebut dinamakan ulang menjadi republik rakyat (1946–1963) dan kemudian hari sebagai republik sosialis (sejak 1963 ke depannya). Secara konstitusional, keenamnya berkedudukan setara dalam hal hak dan kewajiban dalam federasi. Ada pula usaha untuk membentuk beberapa satuan otonom di dalam beberapa satuan federal, tetapi satuan otonom tersebut hanya dibentuk di Serbia, yakni Vojvodina dan Kosovo yang dibentuk pada 1945.

Menurut abjad, berikut ini republik dan provinsi otonom yang ada.

Lihat pula 
 Vojvodina
 Pembubaran Yugoslavia

Catatan dan rujukan

Catatan

Rujukan 

Yugoslavia
Yugoslavia