Zimbabwe
Zimbabwe (), secara resmi Republik Zimbabwe, adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di Afrika Tenggara, antara Sungai Zambezi dan Limpopo. Negara ini berbatasan dengan Afrika Selatan di selatan, Botswana di barat daya, Zambia di selatan utara, dan Mozambik di timur. Ibukota dan kota terbesarnya adalah Harare. Zimbabwe berpenduduk sekitar 15 juta orang, yang menuturkan 16 bahasa resmi, dengan bahasa Inggris, Shona, dan Ndebele yang paling umum. Negara ini pernah disebut oleh Samora Machel sebagai "Permata Afrika" karena kemakmurannya yang besar selama tahun-tahun awal Robert Mugabe.

Dimulai pada abad ke-9, selama akhir Zaman Besi, orang Bantu (yang akan menjadi etnis Shona) membangun negara-kota Zimbabwe Raya. Negara-kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan utama Afrika pada abad ke-11, mengendalikan emas, gading, dan perdagangan tembaga dengan pantai Swahili, yang terhubung dengan negara-negara Arab dan India. Pada pertengahan abad ke-15, negara-kota telah ditinggalkan. Dari sana, Kerajaan Zimbabwe didirikan, diikuti oleh kerajaan Rozvi dan Mutapa.

Persekutuan Afrika Selatan Inggris, Cecil Rhodes, mendemarkasi wilayah Rhodesia pada tahun 1890 ketika mereka menaklukkan Mashonaland dan kemudian pada tahun 1893 Matabeleland setelah perlawanan sengit oleh orang Matabele yang dikenal sebagai Perang Matabele Pertama. Aturan persekutuan berakhir pada tahun 1923 dengan pembentukan Rhodesia Selatan sebagai koloni Inggris yang berpemerintahan sendiri. Pada tahun 1965, pemerintah minoritas separatis kulit putih secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan sebagai Rhodesia. Negara mengalami isolasi internasional dan perang gerilya selama 15 tahun dengan pasukan nasionalis kulit hitam; ini memuncak dalam perjanjian damai yang menetapkan pemberian hak pilih universal dan kedaulatan de jure sebagai Zimbabwe pada bulan April 1980. Zimbabwe kemudian bergabung dengan Persemakmuran Bangsa-Bangsa, namun pernah ditangguhkan pada tahun 2002 karena pelanggaran hukum internasional oleh pemerintahnya di bawah Robert Mugabe yang kemudian mengundurkan diri pada Desember 2003.

Mugabe menjadi Perdana Menteri Zimbabwe pada tahun 1980, ketika partainya ZANU–PF memenangkan pemilihan umum setelah berakhirnya kekuasaan minoritas kulit putih. Kemudian dia menjadi Presiden Zimbabwe dari 1987 hingga pengunduran dirinya pada 2017. Di bawah rezim otoriter Mugabe, aparat keamanan negara mendominasi negara dan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Dari tahun 2000 hingga 2009 ekonomi mengalami penurunan dan hiperinflasi sebelum pulih kembali setelah penggunaan mata uang selain dolar Zimbabwe diizinkan, meskipun pertumbuhan sejak itu tersendat. Pada 15 November 2017, setelah lebih dari setahun protes terhadap pemerintahnya serta ekonomi Zimbabwe yang menurun dengan cepat, Mugabe ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh tentara nasional negara itu dalam kudeta, dan Mugabe mengundurkan diri enam hari kemudian. Emmerson Mnangagwa sejak itu menjabat sebagai presiden Zimbabwe.

Zimbabwe adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, Uni Afrika, dan Pasar Bersama untuk Afrika Timur dan Selatan.

Etimologi 
Ada dua teori tentang asal usul kata "Zimbabwe": Berbagai sumber berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari "mabwe dzimba--dza", diterjemahkan dari Karanga dialek Shona sebagai "rumah besar dari batu" (dzimba = jamak dari imba, "rumah"; mabwe = jamak dari BWE, "batu"). Arkeolog Peter Garlake mengklaim bahwa "Zimbabwe" adalah bentuk dikontrak dzimba-Hwe yang berarti "rumah dihormati" dalam dialek Zezuru dari Shona, dan biasanya diterapkan untuk rumah kepala suku.

Sejarah

Masa pra-kolonial 

Catatan arkeologi menyebutkan pemukiman manusia di Zimbabwe setidaknya sejak 500.000 tahun yang lalu. Penghuni paling awal yang diketahui mungkin adalah orang San, yang meninggalkan panah dan lukisan gua. Petani berbahasa Bantu pertama tiba selama migrasi Bantu sekitar 2.000 tahun yang lalu.

Masyarakat yang berbicara bahasa proto-Shona pertama kali muncul di lembah Sungai Limpopo tengah pada abad ke-9 sebelum pindah ke dataran tinggi Zimbabwe. Dataran tinggi Zimbabwe menjadi pusat negara bagian Shona setelahnya, dimulai sekitar abad ke-10. Sekitar awal abad ke-10, perdagangan berkembang dengan pedagang Arab di pantai Samudra Hindia, membantu mengembangkan Kerajaan Mapungubwe pada abad ke-11. Ini adalah pendahulu peradaban Shona yang mendominasi wilayah tersebut selama abad ke-13 hingga ke-15, dibuktikan dengan reruntuhan di Zimbabwe Raya, dekat Masvingo, dan oleh situs-situs kecil lainnya. Situs arkeologi utama menggunakan arsitektur batu kering yang unik. Kerajaan Mapungubwe adalah yang pertama dari serangkaian negara perdagangan yang telah berkembang di Zimbabwe pada saat penjelajah Eropa pertama tiba dari Portugis. Negara-negara bagian ini memperdagangkan emas, gading, dan tembaga serta kain dan kaca.

Pada 1220, Kerajaan Zimbabwe melampaui Mapungubwe. Negara bagian Shona ini semakin menyempurnakan dan memperluas arsitektur batu Mapungubwe, yang bertahan hingga hari ini di reruntuhan ibu kota kerajaan, Zimbabwe Raya. Dari sekitar 1450 hingga 1760, Kerajaan Mutapa menguasai sebagian besar wilayah Zimbabwe saat ini, ditambah sebagian Mozambik tengah. Kerajaan ini dikenal dengan banyak nama termasuk Kekaisaran Mutapa, juga dikenal sebagai Mwene Mutapa atau Monomotapa serta "Munhumutapa", dan terkenal dengan rute perdagangan strategis dengan orang Arab dan Portugis. Portugis berusaha untuk memonopoli pengaruh ini dan memulai serangkaian perang yang membuat kekaisaran hampir runtuh pada awal abad ke-17.

Sebagai tanggapan langsung terhadap peningkatan kehadiran Eropa di pedalaman, negara Shona baru terbentuk, yang dikenal sebagai Kekaisaran Rozwi. Mengandalkan pembangunan militer, politik, dan agama selama berabad-abad, Rozwi (berarti "perusak") mengusir Portugis dari dataran tinggi Zimbabwe pada 1683 dengan kekuatan senjatanya. Sekitar tahun 1821 jenderal Zulu Mzilikazi dari klan Khumalo berhasil memberontak melawan Raja Shaka dan mendirikan klannya sendiri, Ndebele. Ndebele berjuang ke utara menuju Transvaal, meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka dan memulai era kehancuran luas yang dikenal sebagai Mfecane. Ketika trekboer Belanda berkumpul di Transvaal pada tahun 1836, mereka mendorong suku itu lebih jauh ke utara, dengan bantuan prajurit Tswana Barolong dan pasukan komando Griqua. Pada tahun 1838, Ndebele telah menaklukkan Kekaisaran Rozwi, bersama dengan negara-negara Shona yang lebih kecil lainnya, dan menjadikan mereka vassaldom.

Setelah kehilangan sisa tanah Afrika Selatan mereka pada tahun 1840, Mzilikazi dan sukunya menetap secara permanen di barat daya Zimbabwe saat ini di tempat yang dikenal sebagai Matabeleland, dan menetapkan Bulawayo sebagai ibu kota mereka. Mzilikazi kemudian mengorganisir masyarakatnya ke dalam sistem militer dengan kraal resimen, mirip dengan Shaka, yang cukup stabil untuk mengusir serangan Boer. Mzilikazi meninggal pada tahun 1868; setelah perebutan kekuasaan yang kejam, dan putranya Lobengula menggantikannya.

Era Kolonial dan Rhodesia (1888–1964) 

Pada tahun 1880-an kolonis Eropa tiba dengan Persekutuan Afrika Selatan Inggris, Cecil Rhodes, (disewa pada tahun 1889). Pada tahun 1888 Rhodes memperoleh konsesi untuk hak penambangan dari Raja Lobengula dari suku Ndebele. Dia memberikan konsesi ini guna membujuk pemerintah Inggris untuk memberikan piagam kerajaan kepada persekutuan atas Matabeleland dan negara-negara jajahannya seperti Mashonaland. Rhodes menggunakan dokumen ini pada tahun 1890 untuk membenarkan pengiriman Pioneer Column, sekelompok orang Eropa yang dilindungi oleh Polisi Afrika Selatan Inggris (BSAP) yang bersenjata lengkap melalui Matabeleland dan ke wilayah Shona untuk mendirikan Fort Salisbury (sekarang Harare), dan dengan demikian persekutuan menguasai daerah tersebut. Pada tahun 1893 dan 1894, dengan bantuan senjata Maxim baru mereka, BSAP mengalahkan Ndebele dalam Perang Matabele Pertama. Rhodes juga meminta izin untuk merundingkan konsesi serupa yang mencakup semua wilayah antara Sungai Limpopo dan Danau Tanganyika, yang kemudian dikenal sebagai "Zambesia". Sesuai dengan ketentuan konsesi dan perjanjian tersebut, pemukiman massal dipesatkan, dengan Inggris memegang kontrol atas tenaga kerja serta logam mulia dan sumber daya mineral lainnya.

Pada tahun 1895 BSAC mengadopsi nama "Rhodesia" untuk wilayah tersebut, untuk menghormati Rhodes. Pada tahun 1898 "Rhodesia Selatan" menjadi nama resmi untuk wilayah selatan Zambezi, yang kemudian mengadopsi nama "Zimbabwe". Wilayah di utara, yang dikelola secara terpisah, kemudian disebut Rhodesia Utara (Zambia sekarang). Tak lama setelah Serangan Jameson yang disponsori Rhodes (Desember 1895 - Januari 1896) di Republik Afrika Selatan, Ndebele memberontak melawan pemerintahan kulit putih, yang dipimpin oleh pemimpin agama karismatik mereka, Mlimo. Perang Matabele Kedua tahun 1896-1897 berlangsung di Matabeleland sampai tahun 1896, ketika Mlimo dibunuh oleh penyuluh Amerika Frederick Russell Burnham. Setelah pemberontakan yang gagal, pemerintahan Rhodes menaklukkan kelompok Ndebele dan Shona dan membagi tanah mereka dengan pembagian yang tidak seimbang dimana menguntungkan orang Eropa, sehingga menggusur banyak masyarakat adat.

Britania Raya menganeksasi Rhodesia Selatan pada 12 September 1923. Tak lama setelah aneksasi, pada 1 Oktober 1923, konstitusi pertama untuk Koloni baru Rhodesia Selatan mulai berlaku. Di bawah konstitusi baru, Rhodesia Selatan menjadi koloni Inggris yang berpemerintahan sendiri, setelah referendum 1922. Orang Rhodesia dari semua ras melayani atas nama Inggris selama dua Perang Dunia di awal abad ke-20. Proporsional dengan populasi kulit putih, Rhodesia Selatan memberikan kontribusi lebih baik per kapita untuk Perang Dunia Pertama dan Kedua daripada bagian lain dari kerajaan, termasuk Inggris.

Undang-Undang Pembagian Tanah tahun 1930 membatasi kepemilikan tanah hitam dengan pembagian tertentu dari negara, menyisihkan area yang luas hanya untuk pembeli minoritas kulit putih. Tindakan ini menyebabkan meningkatnya ketimpangan dengan cepat, sering menjadi persoalan yang digunakan untuk mendorong reformasi tanah. Pada tahun 1953, dalam menghadapi perlawanan Afrika, Inggris menggabungkan dua Rhodesia dengan Nyasaland (Malawi) di Federasi Afrika Tengah, yang pada dasarnya didominasi Rhodesia Selatan. Meningkatnya nasionalisme Afrika dan perbedaan pendapat umum, khususnya di Nyasaland, mendesak Inggris untuk membubarkan serikat pada tahun 1963 dan membentuk tiga divisi terpisah. Sementara demokrasi multiras akhirnya diperkenalkan ke Rhodesia Utara dan Nyasaland, sedangkan keturunan Eropa di Rhodesia Selatan terus menikmati kekuasaan minoritas.

Setelah kemerdekaan Zambia (berlaku dari Oktober 1964), pemerintah Front Rhodesia Ian Smith di Salisbury menghapus kata "Selatan" pada nama negara tahun 1964 (setelah Rhodesia Utara berubah namanya menjadi Zambia, memiliki kata Selatan sebelum nama Rhodesia menjadi tidak perlu dan negara kemudian dikenal sebagai Rhodesia). Berniat untuk menolak kebijakan Inggris yang baru-baru ini diadopsi tentang "tidak ada kemerdekaan sebelum kekuasaan mayoritas", Smith mengeluarkan Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) dari Inggris pada 11 November 1965. Ini menandai langkah pertama yang diambil oleh koloni pemberontak Inggris sejak deklarasi Amerika tahun 1776, yang memang diklaim Smith dan yang lainnya memberikan preseden yang baik untuk tindakan mereka sendiri.

Deklarasi kemerdekaan dan perang saudara (1965–1980) 
Inggris menganggap deklarasi Rhodesia sebagai tindakan pemberontakan tetapi tidak membangun kembali kontrol dengan paksa. Pemerintah Inggris mengajukan petisi kepada PBB untuk sanksi terhadap Rhodesia sambil menunggu pembicaraan yang gagal dengan pemerintahan Smith pada tahun 1966 dan 1968. Pada bulan Desember 1966, PBB memenuhi petisi tersebut, memberlakukan embargo perdagangan wajib pertama pada negara otonom. Sanksi ini diperluas lagi pada tahun 1968.

Perang saudara terjadi ketika Persatuan Rakyat Afrika Zimbabwe (ZAPU) Joshua Nkomo dan Persatuan Nasional Afrika Zimbabwe (ZANU) pimpinan Robert Mugabe, didukung secara aktif oleh kekuatan komunis dan negara-negara tetangga Afrika, memulai operasi gerilya melawan pemerintah Rhodesia yang didominasi kulit putih. ZAPU didukung oleh Uni Soviet, Pakta Warsawa dan negara-negara terkait seperti Kuba, dan mengadopsi ideologi Marxis-Leninis; Sementara itu ZANU bersekutu dengan Maoisme dan blok yang dipimpin oleh Republik Rakyat Cina. Smith mendeklarasikan Rhodesia sebagai republik pada tahun 1970, mengikuti hasil referendum tahun sebelumnya, tetapi ini tidak diakui secara internasional. Sementara itu, konflik internal Rhodesia semakin intensif, yang akhirnya dipaksa untuk membuka negosiasi dengan komunis militan.

Pada bulan Maret 1978, Smith mencapai kesepakatan dengan tiga pemimpin Afrika, yang dipimpin oleh Uskup Abel Muzorewa, yang menawarkan untuk membiarkan populasi kulit putih dengan aman sebagai ganti pembentukan demokrasi biracial. Sebagai hasil dari Penyelesaian Internal, pemilihan diadakan pada bulan April 1979, diakhiri dengan Dewan Nasional Afrika Bersatu (UANC) memperoleh mayoritas kursi parlemen. Pada 1 Juni 1979, Muzorewa, kepala UANC, menjadi perdana menteri dan nama negara diubah menjadi Zimbabwe Rhodesia. Penyelesaian Internal menyerahkan kendali Pasukan Keamanan Rhodesian, layanan sipil, peradilan, dan sepertiga kursi parlemen kepada orang kulit putih. Pada 12 Juni, Senat Amerika Serikat memilih untuk mencabut sanksi ekonomi di bekas Rhodesia.

Setelah Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran kelima, yang diadakan di Lusaka, Zambia dari 1 hingga 7 Agustus 1979, pemerintah Inggris mengundang Muzorewa, Mugabe, dan Nkomo untuk berpartisipasi dalam konferensi konstitusional di Lancaster House. Tujuan konferensi ini adalah untuk membahas dan mencapai kesepakatan tentang ketentuan konstitusi kemerdekaan, dan menyediakan pemilihan yang diawasi di bawah otoritas Inggris yang memungkinkan Zimbabwe Rhodesia untuk melanjutkan ke kemerdekaan hukum. Dengan Lord Carrington, Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris, sebagai ketua, diskusi-diskusi ini dilakukan dari 10 September hingga 15 Desember 1979, menghasilkan total 47 sesi pleno. Pada tanggal 21 Desember 1979, delegasi dari setiap kepentingan utama yang diwakili mencapai Perjanjian Lancaster House, yang berhasil mengakhiri perang gerilya.

Pada tanggal 11 Desember 1979, Dewan Majelis Rhodesian memberikan suara bulat untuk menolak kembali ke status koloni Inggris (suara 'aye' termasuk Ian Smith). RUU tersebut kemudian disahkan oleh senat dan disetujui oleh presiden. Dengan kedatangan Christopher Soames, gubernur baru pada 12 Desember 1979, Inggris secara resmi mengambil alih Rhodesia Zimbabwe sebagai Koloni Rhodesia Selatan, meskipun pada 13 Desember Soames menyatakan bahwa selama mandatnya nama Rhodesia dan Zimbabwe Rhodesia akan terus digunakan. Inggris mencabut sanksi ekonomi pada 12 Desember dan PBB pada 16 Desember.

Selama pemilihan Februari 1980, Mugabe dan partai ZANU meraih kemenangan telak. Pangeran Charles, sebagai wakil Inggris, secara resmi memberikan kemerdekaan kepada negara baru Zimbabwe dalam sebuah upacara di Harare pada April 1980.

Era kemerdekaan (1980–sekarang) 

Presiden pertama Zimbabwe setelah kemerdekaannya adalah Canaan Banana yang awalnya hanya berperan seremonial sebagai kepala negara. Mugabe adalah perdana menteri dan kepala pemerintahan pertama negara itu.

Penolakan terhadap apa yang dianggap sebagai pengambilalihan Shona segera meletus di sekitar Matabeleland. Kerusuhan Matabele menyebabkan apa yang kemudian dikenal sebagai Gukurahundi. Brigade Kelima, unit elit terlatih Korea Utara yang melapor langsung ke Mugabe, memasuki Matabeleland dan membantai ribuan warga sipil yang dituduh mendukung "pembangkang". Perkiraan jumlah kematian selama lima tahun kampanye Gukurahundi berkisar antara 3.750 hingga 80.000.
 Ribuan lainnya disiksa di kamp-kamp interniran militer. Kampanye secara resmi berakhir pada tahun 1987 setelah Nkomo dan Mugabe mencapai kesepakatan persatuan yang menggabungkan pihak masing-masing, menciptakan Uni Nasional Afrika Zimbabwe – Front Patriotik (ZANU–PF). Pemilihan pada bulan Maret 1990 menghasilkan kemenangan untuk Mugabe dan partai ZANU-PF, yang mengklaim 117 dari 120 kursi yang diperebutkan.

Selama tahun 1990-an, mahasiswa, anggota serikat pekerja, dan pekerja lainnya sering menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan partai Mugabe dan ZANU–PF. Pada tahun 1996, pegawai negeri, perawat, dan dokter junior melakukan pemogokan karena masalah gaji. Kesehatan umum penduduk juga mulai menurun secara signifikan; pada tahun 1997 diperkirakan 25% dari populasi telah terinfeksi HIV dalam pandemi yang mempengaruhi sebagian besar Afrika bagian selatan.

Redistribusi tanah muncul kembali sebagai isu utama bagi pemerintah ZANU–PF sekitar tahun 1997. Meskipun adanya program reformasi tanah "pembeli-pembeli-penjual" sejak tahun 1980-an, populasi minoritas kulit putih Zimbabwe sekitar 0,6% terus memegang 70% dari tanah pertanian paling subur di negara itu.

Pada tahun 2000, pemerintah terus maju dengan program Fast Track Land Reform, sebuah kebijakan yang melibatkan pengadaan tanah wajib yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali tanah dari populasi minoritas kulit putih ke mayoritas populasi kulit hitam. Penyitaan lahan pertanian kulit putih, kekeringan terus-menerus, dan penurunan serius dalam keuangan eksternal dan dukungan lainnya menyebabkan penurunan tajam dalam ekspor pertanian, yang secara tradisional merupakan sektor penghasil ekspor utama negara itu. Sekitar 58.000 petani kulit hitam independen sejak itu mengalami keberhasilan terbatas dalam menghidupkan kembali sektor tanaman komersial yang hancur melalui upaya dalam skala yang lebih kecil.

Presiden Mugabe dan kepemimpinan partai ZANU-PF mendapatkan berbagai sanksi internasional. Pada tahun 2002, negara tersebut diskors dari Commonwealth of Nations karena penyitaan pertanian yang sembrono dan kecurangan pemilihan secara terang-terangan. Tahun berikutnya, pejabat Zimbabwe secara sukarela mengakhiri keanggotaan Persemakmurannya. Pada tahun 2001, Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Pemulihan Demokrasi dan Ekonomi Zimbabwe (ZDERA). Itu mulai berlaku pada tahun 2002 dan membekukan kredit kepada pemerintah Zimbabwe. RUU itu disponsori oleh Bill Frist bersama senator AS Hillary Clinton, Joe Biden, Russ Feingold, dan Jesse Helms. Melalui ZDERA Bagian 4C ("Pembatasan Pembiayaan Multilateral"), Menteri Keuangan diperintahkan untuk mengarahkan Direktur A.S. di Lembaga Keuangan Internasional yang tercantum dalam Bagian 3 "untuk menentang dan memberikan suara menentang-- (1) setiap perpanjangan oleh masing-masing lembaga pinjaman, kredit, atau jaminan apa pun kepada Pemerintah Zimbabwe; atau (2) pembatalan atau pengurangan utang apa pun yang terutang oleh Pemerintah Zimbabwe kepada Amerika Serikat atau lembaga keuangan internasional mana pun".

Pada tahun 2003, ekonomi negara itu telah runtuh. Diperkirakan seperempat dari 11 juta penduduk Zimbabwe telah meninggalkan negara. Tiga perempat dari sisa warga Zimbabwe hidup dengan penghasilan kurang dari satu dolar AS per hari.

Setelah pemilihan umum pada tahun 2005, pemerintah memprakarsai "Operasi Murambatsvina", sebuah upaya untuk menindak pasar ilegal dan daerah kumuh yang muncul di kota-kota besar dan kecil, menyebabkan sebagian besar penduduk miskin kota menjadi tunawisma. Pemerintah Zimbabwe telah menggambarkan operasi tersebut sebagai upaya untuk menyediakan perumahan yang layak bagi penduduk, meskipun menurut kritikus seperti Amnesty International, pihak berwenang belum benar-benar membuktikan klaim mereka.

Pada 10 Juli 2008, Rusia dan Tiongkok memveto sanksi PBB terhadap Zimbabwe yang diprakarsai oleh Inggris dan Amerika Serikat. Amerika Serikat menyusun file tersebut, yang akan menempatkan embargo senjata pada rezim Mugabe. Namun, sembilan dari 15 negara di Dewan Keamanan PBB menentangnya, termasuk Vietnam, Afrika Selatan, dan Libya yang berpendapat bahwa Zimbabwe bukanlah 'ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional'.

Pada akhir 2008, masalah di Zimbabwe mencapai tingkat krisis di bidang standar hidup, kesehatan masyarakat (dengan wabah kolera besar pada bulan Desember) dan berbagai urusan dasar. Selama periode ini, LSM mengambil alih dari pemerintah sebagai penyedia utama pangan selama periode kerawanan pangan di Zimbabwe.

Pada bulan September 2008, kesepakatan pembagian kekuasaan dicapai antara Tsvangirai dan Presiden Mugabe, dimana ia memegang jabatan perdana menteri. Karena perebutan menteri antara partai politik masing-masing, perjanjian itu tidak sepenuhnya dilaksanakan sampai 13 Februari 2009. Pada Desember 2010, Mugabe mengancam untuk sepenuhnya mengambil alih perusahaan swasta yang tersisa di Zimbabwe kecuali "sanksi barat" dicabut.

Sebuah survei tahun 2011 oleh Freedom House menunjukkan bahwa kondisi kehidupan telah membaik sejak perjanjian pembagian kekuasaan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyatakan dalam dokumen perencanaan 2012–2013 bahwa "situasi kemanusiaan telah membaik di Zimbabwe sejak 2009, tetapi kondisinya tetap genting bagi banyak orang".

Pada 17 Januari 2013, Wakil Presiden John Nkomo meninggal karena kanker di Rumah Sakit St Anne, Harare, pada usia 78 tahun. Sebuah konstitusi baru yang disetujui dalam referendum konstitusi Zimbabwe 2013, membatasi kekuasaan presiden.

Mugabe terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilihan umum Zimbabwe Juli 2013 yang oleh The Economist digambarkan sebagai "dicurangi", dan Daily Telegraph sebagai "dicuri". Gerakan untuk Perubahan Demokratis menuduh penipuan besar-besaran dan mencoba mencari bantuan melalui pengadilan. Dalam momen keterbukaan yang mengejutkan di kongres ZANU–PF pada bulan Desember 2014, Presiden Robert Mugabe secara tidak sengaja mengatakan bahwa pihak oposisi sebenarnya telah memenangkan jajak pendapat tahun 2008 yang kontroversial dengan selisih 73% yang mencengangkan. Setelah memenangkan pemilihan, pemerintah Mugabe ZANU–PF menerapkan kembali aturan satu partai, menggandakan pegawai negeri dan, menurut The Economist, memulai "korupsi salah atur dan membingungkan". Sebuah studi tahun 2017 yang dilakukan oleh Institute for Security Studies (ISS) menyimpulkan bahwa karena kemerosotan pemerintahan dan ekonomi "pemerintah mendorong korupsi untuk menutupi ketidakmampuannya mendanai lembaganya sendiri".

Pada tanggal 22 Oktober 2015, presiden Robert Mugabe dianugerahi Penghargaan Perdamaian Konfusius, sebuah tandingan Tiongkok untuk Hadiah Nobel Perdamaian, atas komitmennya terhadap tatanan politik dan ekonomi negara.

Pada bulan Juli 2016 protes nasional terjadi mengenai keruntuhan ekonomi di negara itu, dan menteri keuangan mengakui "Saat ini kita benar-benar tidak punya apa-apa".

Pada November 2017, tentara memimpin kudeta setelah pemecatan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa, menempatkan Mugabe di bawah tahanan rumah. Tentara menyangkal bahwa tindakan mereka merupakan kudeta. Pada 19 November 2017, ZANU–PF memecat Robert Mugabe sebagai pemimpin partai dan menunjuk mantan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa menggantikannya. Pada 21 November 2017, Mugabe mengajukan pengunduran dirinya sebelum proses pemakzulan selesai. Meskipun menurut Konstitusi Zimbabwe Mugabe harus digantikan oleh Wakil Presiden Phelekezela Mphoko, namun seorang pendukung Grace Mugabe, kepala cambuk ZANU–PF bernama Lovemore Matuke menyatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Mnangagwa akan diangkat sebagai presiden.

Pada tanggal 30 Juli 2018 Zimbabwe mengadakan pemilihan umum, yang dimenangkan oleh partai ZANU-PF yang dipimpin oleh Mnangagwa. Lawannya, Nelson Chamisa yang memimpin partai oposisi utama Aliansi MDC mengklaim terjadi kecurangan dalam pemilihan, dan kemudian mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi Zimbabwe. Pengadilan mengkonfirmasi kemenangan Mnangagwa, menjadikannya presiden baru yang terpilih setelah Mugabe.

Pada bulan Desember 2017, situs web Zimbabwe News, yang menghitung biaya era Mugabe menggunakan berbagai statistik, mengatakan bahwa pada saat kemerdekaan pada tahun 1980, negara itu tumbuh secara ekonomi sekitar lima persen per tahun. Jika tingkat pertumbuhan ini dipertahankan selama 37 tahun ke depan, Zimbabwe diperkirakan akan memiliki PDB pada tahun 2016 sebesar US$52 miliar. Sebaliknya Zimbabwe hanya memiliki US$14 miliar PDB sektor formal, yang berarti mengalami kerugian sebesar US$38 miliar. Pertumbuhan penduduk pada tahun 1980 termasuk yang tertinggi di Afrika sekitar 3,5 persen per tahun, dua kali lipat setiap 21 tahun. Jika pertumbuhan ini dipertahankan, populasi akan menjadi 31 juta. Sebaliknya, pada 2018, jumlahnya hanya sekitar 13 juta. Diyakini sebagian disebabkan oleh kematian akibat kelaparan dan penyakit, dan sebagian lagi karena penurunan kesuburan. Harapan hidup telah berkurang setengahnya, dan kematian akibat kekerasan bermotif politik yang disponsori oleh pemerintah melebihi 200.000 sejak tahun 1980. Pemerintah Mugabe secara langsung atau tidak langsung telah menyebabkan kematian setidaknya tiga juta warga Zimbabwe dalam 37 tahun. Menurut Program Pangan Dunia, lebih dari dua juta orang menghadapi kelaparan karena kekeringan yang baru-baru ini dialami negara tersebut.

Geografi 

Zimbabwe adalah sebuah negara tanpa lautan, dikelilingi oleh Afrika Selatan di selatan, Botswana di barat, Zambia di barat daya, dan Mozambique di timur dan timur laut. Sudut barat lautnya kira-kira 150 meter dari Namibia, hampir membentuk quadripoint empat negara. Sebagian besar topografi negara berupa daratan tinggi yang membentang dari barat daya ke utara dengan ketinggian antara 1.000 dan 1.600 m. Bagian paling timur negara ini berupa pegunungan, daerah ini dikenal sebagai Dataran Tinggi Timur, dengan Gunung Nyangani sebagai titik tertinggi pada 2.592 m.

Dataran tinggi dikenal dengan lingkungan alamnya yang menjadi tujuan wisata seperti Nyanga, Troutbeck, Chimanimani, Vumba, dan Hutan Chirinda di Gunung Selinda. Sekitar 20% dari negara terdiri dari daerah dataran rendah, (dataran rendah) di bawah 900m. Air Terjun Victoria, salah satu air terjun terbesar dan paling spektakuler di dunia, terletak di ujung barat laut negara itu dan merupakan bagian dari sungai Zambezi.

Geologi 
Selama waktu geologis Zimbabwe telah mengalami dua siklus erosi pasca-Gondwana utama (dikenal sebagai Afrika dan pasca-Afrika), dan siklus Plio-Pleistosen yang sangat rendah.

Iklim 
Zimbabwe memiliki iklim subtropis dengan banyak variasi lokal. Daerah selatan dikenal karena panas dan kekeringannya, sementara bagian dari dataran tinggi tengah menerima embun beku di musim dingin. Lembah Zambezi dikenal karena panasnya yang ekstrem, dan Dataran Tinggi Timur biasanya mengalami suhu dingin dan curah hujan tertinggi di negara ini. Musim hujan di negara itu umumnya berlangsung dari akhir Oktober hingga Maret, dan iklim panas dimoderasi oleh peningkatan ketinggian. Zimbabwe dihadapkan pada kekeringan yang berulang. Pada 2019, setidaknya 55 gajah mati karena kekeringan. Badai hebat jarang terjadi.

Keanekaragaman hayati 

Zimbabwe memiliki tujuh ekoregion terestrial: hutan Kalahari akasia–baikiaea, padang semak Afrika Selatan, hutan miombo Selatan, hutan Baikiaea Zambezia, hutan Zambezia dan mopan, halofitik Zambezia, dan mosaik padang rumput pegunungan Zimbabwe Timur di Dataran Tinggi Timur.

Negara ini sebagian besar merupakan sabana, meskipun Dataran Tinggi Timur yang lembab dan bergunung-gunung mendukung kawasan hutan tropis yang selalu hijau dan kayu keras. Pohon-pohon yang ditemukan di Dataran Tinggi Timur diantaranya jati, mahoni, spesimen besar ara pencekik, Newtonia hutan, daun besar, stinkwood putih, chirinda stinkwood, knobthorn dan banyak lainnya.

Di bagian dataran rendah negara itu, pohon demam, mopane, combretum, dan baobab berlimpah. Sebagian besar negara ditutupi oleh hutan miombo, didominasi oleh spesies brachystegia dan lainnya. Di antara banyak bunga dan semak adalah kembang sepatu, lili api, lili ular, lili laba-laba, leonotis, cassia, pohon wisteria, dan dombeya. Ada sekitar 350 spesies mamalia yang dapat ditemukan di Zimbabwe. Ada juga banyak ular dan kadal, lebih dari 500 spesies burung, dan 131 spesies ikan.

Isu lingkungan 
Sebagian besar Zimbabwe pernah ditutupi oleh hutan dengan satwa liar yang melimpah. Deforestasi dan perburuan telah mengurangi jumlah satwa liar. Degradasi hutan dan deforestasi yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perluasan kota dan penggunaan bahan bakar menjadi perhatian utama dan telah menyebabkan erosi yang mengurangi jumlah tanah subur. Petani lokal telah dikritik oleh para pencinta lingkungan karena membakar vegetasi untuk memanaskan lumbung tembakau mereka. Negara ini memiliki skor rata-rata Indeks Integritas Lanskap Hutan 2019 sebesar 6,31/10, menempati peringkat ke-81 secara global dari 172 negara.

Politik 

Zimbabwe adalah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem semi-presidensial dihapuskan dengan adopsi konstitusi baru setelah referendum pada 2013. Di bawah perubahan konstitusi pada 2005, majelis tinggi, Senat, dipulihkan. House of Assembly adalah majelis rendah Parlemen. Pada tahun 1987 Mugabe merevisi konstitusi, menghapuskan jabatan presiden seremonial dan jabatan perdana menteri untuk membentuk presiden eksekutif—sistem presidensial. Partai ZANU-PF-nya telah memenangkan setiap pemilihan sejak kemerdekaan—dalam pemilihan 1990, partai kedua terbesar, Gerakan Persatuan Zimbabwe (ZUM) pimpinan Edgar Tekere, memperoleh 20% suara.

Selama pemilihan parlemen tahun 1995, sebagian besar partai oposisi, termasuk ZUM, memboikot pemungutan suara, yang mengakibatkan partai yang berkuasa nyaris dibubarkan. Ketika oposisi kembali ke tempat pemungutan suara pada tahun 2000, mereka memenangkan 57 kursi, hanya lima kursi lebih sedikit dari ZANU-PF. Pemilihan presiden kembali diadakan pada tahun 2002 di tengah tuduhan kecurangan suara, intimidasi, dan penipuan. Pemilihan parlemen Zimbabwe 2005 diadakan pada tanggal 31 Maret, dan beberapa klaim kecurangan suara, penipuan pemilu, dan intimidasi dibuat oleh Partai Gerakan untuk Perubahan Demokratis, dan Jonathan Moyo menyerukan penyelidikan ke 32 dari 120 daerah pemilihan. Moyo berpartisipasi dalam pemilihan meskipun ada berbagai tuduhan dan memenangkan kursi sebagai anggota independen Parlemen.

Pada tahun 2005, MDC terpecah menjadi dua faksi: Gerakan untuk Perubahan Demokratis – Mutambara (MDC-M), yang dipimpin oleh Arthur Mutambara yang memperebutkan pemilihan Senat, dan Gerakan untuk Perubahan Demokratis – Tsvangirai (MDC-T) yang dipimpin oleh Morgan Tsvangirai yang menentang kontestasi pemilu, menyatakan bahwa partisipasi dalam pemilu curang sama saja dengan mendukung klaim Mugabe bahwa pemilu sebelumnya bebas dan adil. Kedua kubu MDC mengadakan kongres mereka pada tahun 2006 dengan Tsvangirai terpilih untuk memimpin MDC-T, yang menjadi lebih populer daripada MDC-M.

Dalam pemilihan umum 2008, hasil resmi mensyaratkan putaran kedua antara Mugabe dan Tsvangirai. MDC-T menentang hasil ini, mengklaim kecurangan pemilu yang meluas oleh pemerintah Mugabe. Putaran kedua dijadwalkan pada 27 Juni 2008. Pada tanggal 22 Juni, dengan alasan berlanjutnya ketidakadilan proses dan menolak untuk berpartisipasi dalam "kekerasan, proses pemilu palsu yang tidak sah", Tsvangirai mengundurkan diri dari pemilihan presiden sehingga Presiden Mugabe menerima suara mayoritas mutlak. MDC-T tidak berpartisipasi dalam pemilihan Senat, sedangkan MDC-M memenangkan lima kursi di Senat. MDC-M dilemahkan oleh pembelotan dari anggota parlemen dan individu yang kecewa dengan manifesto mereka. Pada tanggal 28 April 2008, Tsvangirai dan Mutambara mengumumkan pada konferensi pers bersama di Johannesburg bahwa kedua formasi MDC bekerja sama, memungkinkan MDC memiliki mayoritas parlemen yang jelas. Tsvangirai mengatakan bahwa Mugabe tidak bisa tetap menjadi presiden tanpa mayoritas parlemen.

Pada pertengahan September 2008, setelah negosiasi berlarut-larut yang diawasi oleh para pemimpin Afrika Selatan dan Mozambik, Mugabe dan Tsvangirai menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan di mana Mugabe mempertahankan kendali atas tentara. Negara-negara penyumbang mengambil sikap 'tunggu dan lihat', ingin melihat perubahan nyata yang dibawa oleh merger ini sebelum berkomitmen untuk mendanai upaya pembangunan kembali, yang diperkirakan memakan waktu setidaknya lima tahun. Pada 11 Februari 2009 Tsvangirai dilantik sebagai perdana menteri oleh Mugabe.

Pada November 2008, pemerintah Zimbabwe menghabiskan US$7,3 juta yang disumbangkan oleh The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Seorang perwakilan organisasi menolak untuk berspekulasi tentang bagaimana uang itu dibelanjakan, kecuali tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, dan pemerintah telah gagal memenuhi permintaan untuk mengembalikan uang tersebut.

Pada Februari 2013, ketua pemilihan Zimbabwe, Simpson Mtambanengwe, mengundurkan diri karena sakit. Pengunduran dirinya terjadi beberapa bulan sebelum referendum konstitusi dan pemilihan umum.

Status politik Zimbabwe telah dipertanyakan oleh kudeta yang terjadi pada November 2017, mengakhiri 30 tahun masa jabatan presiden Mugabe. Emmerson Mnangagwa diangkat sebagai presiden setelah kudeta ini dan secara resmi terpilih dengan 50,8% suara dalam pemilihan umum Zimbabwe 2018, menghindari putaran kedua dan menjadikannya presiden ketiga Zimbabwe.

Pemerintah telah menerima komentar negatif di antara warganya karena selalu mematikan internet di masa lalu di tengah unjuk rasa seperti yang direncanakan pada 31 Juli 2020.

Angkatan bersenjata 

Pasukan Pertahanan Zimbabwe dibentuk dengan menyatukan tiga kekuatan pemberontak – Tentara Pembebasan Nasional Afrika Zimbabwe (ZANLA), Tentara Revolusioner Rakyat Zimbabwe (ZIPRA), dan Pasukan Keamanan Rhodesia (RSF) - setelah Chimurenga Kedua dan kemerdekaan Zimbabwe pada tahun 1980. Periode integrasi membentuk Tentara Nasional Zimbabwe (ZNA) dan Angkatan Udara Zimbabwe (AFZ) sebagai entitas terpisah di bawah komando Jenderal Solomon Mujuru dan Marsekal Udara Norman Walsh, yang pensiun pada tahun 1982. Kemudian ia digantikan oleh Marsekal Azim Daudpota yang menyerahkan komando kepada Marsekal Udara Josiah Tungamirai pada tahun 1985. Pada tahun 2003, Jenderal Constantine Chiwenga, dipromosikan dan diangkat menjadi Komandan Pasukan Pertahanan Zimbabwe. Letnan Jenderal P. V. Sibanda menggantikannya sebagai Panglima Angkatan Darat.

ZNA memiliki 30.000 pasukan aktif. Angkatan Udara memiliki sekitar 5.139 personel tetap. Polisi Republik Zimbabwe (termasuk Unit Pendukung Polisi, Polisi Paramiliter) adalah bagian dari Pasukan Pertahanan Zimbabwe dan berjumlah 25.000.

Mengikuti kekuasaan mayoritas pada awal 1980, pelatih Angkatan Darat Inggris mengawasi integrasi pejuang gerilya ke dalam struktur batalion yang dilapiskan pada angkatan bersenjata Rhodesia yang ada. Untuk tahun pertama, sebuah sistem diikuti di mana kandidat berkinerja terbaik menjadi komandan batalion. Jika dia berasal dari ZANLA, maka orang kedua adalah kandidat ZIPRA dengan kinerja terbaik, dan sebaliknya. Ini memastikan keseimbangan antara dua gerakan dalam struktur komando.

ZNA awalnya dibentuk menjadi empat brigade, terdiri dari total 28 batalyon. Unit pendukung brigade hampir seluruhnya terdiri dari spesialis mantan Tentara Rhodesia, sementara batalyon yang tidak terintegrasi dari Senapan Afrika Rhodesia ditugaskan ke Brigade ke-1, ke-3 dan ke-4. Brigade Kelima dibentuk pada tahun 1981 dan dibubarkan pada tahun 1988 setelah demonstrasi kebrutalan massal dan pembunuhan selama pendudukan brigade Matabeleland di tempat yang kemudian dikenal sebagai Gukurahundi. Brigade tersebut telah dibentuk kembali pada tahun 2006, dengan komandannya, Brigadir Jenderal John Mupande memuji "sejarahnya yang kaya".

Hak Asasi Manusia

Pembagian administratif 

Zimbabwe terbagi menjadi 8 provinsi dan 2 kota yang berstatus setingkat provinsi: Bulawayo (kota), Harare (kota), Manicaland, Mashonaland Pusat, Mashonaland Timur, Mashonaland Barat, Masvingo, Matabeleland Utara, Matabeleland Selatan, dan Midlands.

Ekonomi 

Perekonomian Zimbabwe terus mengalami kemorosotan selama beberapa waktu ini. Inflasi negeri ini terus meningkat hingga 2,2 juta persen, yang menjadi inflasi tertinggi di dunia. Akibat inflasi yang tinggi tersebut, bank sentral Zimbabwe sudah mengeluarkan 4 versi mata uang sampai sekarang. Terakhir kali bank sentral Zimbabwe mengeluarkan pecahan $ 100,000,000,000,000 (100 triliun dolar) yang menjadi uang dengan nominal terbesar didunia yang kemudian digantikan dengan dolar versi ke-4 di mana setiap $ 100,000,000,000,000 (100 triliun dolar) uang lama digantikan menjadi $1 uang baru. Dengan ekonomi yang terus memburuk sekarang bank sentral Zimbabwe memutuskan untuk membolehkan rakyatnya menggunakan mata uang dolar Amerika sebagai mata uang mereka untuk menstabilkan kembali ekonomi Zimbabwe.

Demografi

Kesehatan 

Sistem kesehatan di Zimbabwe merupakan salah satu yang terburuk di dunia di mana tingkat harapan hidup untuk pria hanya sampai umur 44 tahun dan 43 tahun untuk wanita, hasil ini menunjukkan penurunan dibandingkan pada tahun 1990. Penurunan ini disebabkan karena kasus HIV/AIDS. Tingkat kematian bayi juga meningkat dari 5,9% pada akhir tahun 1990an menjadi 12,3% pada tahun 2004, sementara itu pada waktu yang bersamaan terjadi tingkat kelahiran bayi yang meningkat secara drastis.

Sistem fasilitas kesehatan juga tidak berbeda jauh dengan kondisi kesehatan masyarakat. Pada akhir November 2008, tiga dari empat rumah sakit besar di Zimbabwe ditutup. Selain itu, para dokter dan ahli medik juga melakukan migrasi besar-besaran seiring dengan memburuknya keadaan politik dan ekonomi.

Pada Agustus 2008, sebagian besar daerah Zimbabwe mengalami epidemi kolera. Keadaan ini semakin parah dengan 10.000 orang terinfeksi kolera di hampir seluruh provinsi di Zimbabwe. Epidemi ini juga tersebar hingga ke negara tetangga seperti Botswana, Mozambik, Afrika Selatan dan Zambia.

Budaya 

Zimbabwe memiliki banyak budaya yang berbeda, dengan kepercayaan dan upacara Shona yang menonjol. Orang Shona memiliki banyak jenis pahatan dan ukiran.

Zimbabwe pertama kali merayakan kemerdekaannya pada 18 April 1980. Perayaan diadakan di Stadion Olahraga Nasional atau Stadion Rufaro di Harare. Pada perayaan ini, burung merpati dilepaskan untuk melambangkan perdamaian, jet tempur terbang di atas, dan lagu kebangsaan dinyanyikan. Api kemerdekaan dinyalakan setelah pawai oleh keluarga presiden dan anggota angkatan bersenjata Zimbabwe. Presiden juga memberikan pidato kepada rakyat Zimbabwe yang disiarkan televisi bagi mereka yang tidak dapat datang ke stadion. Zimbabwe juga memiliki kontes kecantikan nasional, kontes Miss Heritage Zimbabwe, yang diadakan setiap tahun sejak 2012.

Seni tradisional di Zimbabwe termasuk tembikar, keranjang, tekstil, perhiasan, dan ukiran. Di antara ciri khasnya adalah keranjang anyaman berpola simetris dan bangku yang diukir dari sepotong kayu. Patung Shona, yang memiliki sejarah budaya yang panjang, mulai berevolusi menjadi bentuk modernnya pada pertengahan abad ke-20 dan semakin populer di dunia internasional. Sebagian besar subjek pahatan figur burung dan figur manusia antara lain dibuat dengan batuan sedimen seperti soapstone, serta batuan beku yang lebih keras seperti batu serpentine dan verdite yang langka. Artefak Zimbabwe dapat ditemukan di negara-negara seperti Singapura, Tiongkok, dan Kanada; misalnya Patung Dominic Benhura di Kebun Botani Singapura.

Olahraga 

Sepak bola adalah olahraga paling populer di Zimbabwe. Warriors telah lolos ke Piala Afrika lima kali (2004, 2006, 2017, 2019, 2021), dan memenangkan kejuaraan Afrika Selatan enam kali (2000, 2003, 2005, 2009, 2017, 2018) dan Afrika Timur cangkir sekali (1985). Tim ini menduduki peringkat ke-68 pada tahun 2022. Uni rugbi adalah olahraga penting di Zimbabwe. Tim nasional telah mewakili negara di 2 turnamen Piala Dunia Rugbi pada tahun 1987 dan 1991. Kriket juga memiliki pengikut di kalangan minoritas kulit putih. Ini adalah salah satu dari dua belas negara bermain kriket Tes dan anggota penuh ICC. Pemain kriket terkenal dari Zimbabwe termasuk Andy Flower, Heath Streak dan Brendan Taylor.

Referensi

Lihat pula 

 Rhodesia

Bacaan lebih lanjut

Pranala luar 

  ZimbabweSituation.com
  Zimbabwe.8m.com 

 
Negara di Afrika
Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kediktatoran militer
Bekas koloni Britania Raya
Negara G15