Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (disingkat Kemsetneg; dahulu Sekretariat Negara Republik Indonesia disingkat Setneg RI atau Sekneg RI) adalah kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Pratikno.

Tugas dan fungsi 
Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:
 pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
 pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
 pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
 pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;
 pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
 pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
 koordinasi dan perumusan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;
 penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

Susunan Pelaksana 
Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara terdiri dari:

Pimpinan

 Menteri Sekretaris Negara

Sekretariat
 Sekretariat Kementerian
 Biro Hubungan Masyarakat
 Biro Informasi, Data, dan Teknologi
 Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan
 Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri
 Biro Keuangan
 Biro Perencanaan
 Biro Umum
 Sekretariat Presiden
 Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana
 Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media
 Sekretariat Wakil Presiden
 Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing
 Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan
 Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan
 Deputi Bidang Administrasi
 Sekretariat Militer Presiden
 Biro Personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Biro Pengamanan
 Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
 Biro Umum
Kedeputian 
 Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
 Asisten Deputi Administrasi Hukum
 Asisten Deputi Perekonomian
 Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Asisten Deputi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
 Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan
 Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
 Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah
 Asisten Deputi Hubungan Lembaga Non Pemerintah
 Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat
 Asisten Deputi Pengelolaan Bahan Kebijakan
 Deputi Bidang Administrasi Aparatur
 Biro Administrasi Pejabat Negara
 Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan
 Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi
 Biro Sumber Daya Manusia
Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan
Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan
Inspektorat
Inspektorat Kementerian
Pusat
Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

Lihat pula 
 Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia
 Kementerian Indonesia
 Sekretariat Kabinet

Referensi

Pranala luar 
  Situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
  Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara
 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Indonesia