Daftar Badan Usaha Milik Negara di Indonesia
Artikel berikut menyajikan daftar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, baik perusahaan BUMN yang masih beroperasi, perusahaan yang pernah berstatus BUMN namun kini telah kehilangan statusnya, perusahaan yang akan memperoleh status BUMN, maupun perusahaan yang akan kehilangan status BUMN-nya. Per 24 Februari 2023, terdapat 39 perusahaan yang terdaftar sebagai BUMN di Indonesia.

BUMN yang beroperasi
Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021, Kementerian BUMN memiliki 2 Wakil Menteri yang masing-masing membawahi 6 bidang (klaster), sehingga total terdapat 12 klaster BUMN. Enam klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri I berkaitan dengan bidang industri, sementara 6 klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri II berkaitan dengan bidang jasa.

Berikut adalah daftar klaster menurut Kementerian BUMN beserta perusahaan yang tergabung dalam klaster tersebut. Kategorisasi BUMN ke dalam tiap klaster mengikuti kategorisasi pada laman web resmi Kementerian BUMN.

Industri Energi, Minyak, dan Gas

Industri Mineral dan Batubara

Industri Perkebunan dan Kehutanan

Industri Pangan dan Pupuk

Industri Kesehatan

Industri Manufaktur

Jasa Keuangan

Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

Jasa Telekomunikasi dan Media

Jasa Infrastruktur

Jasa Logistik

Jasa Pariwisata dan Pendukung

Subklaster Danareksa

Berikut adalah BUMN yang tergabung ke dalam subklaster Danareksa:
 PT Virama Karya (Persero)
 PT Yodya Karya (Persero)
 PT Bina Karya (Persero)
 PT Indra Karya (Persero)
 Perum Jasa Tirta I
 Perum Jasa Tirta II
 PT Amarta Karya (Persero)
 PT Indah Karya (Persero)
 PT Barata Indonesia (Persero)
 PT Boma Bisma Indra (Persero)
 PT Djakarta Lloyd (Persero)
 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
 PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
 PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
 PT Primissima (Persero)
 PT Semen Kupang (Persero)
 PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
 Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
 Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

BUMN yang Merupakan Kewenangan Kementerian Keuangan
Berbeda dengan BUMN pada daftar sebelumnya yang kewenangan pengelolaannya telah dilimpahkan dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian BUMN, BUMN pada daftar berikut tetap dikelola oleh Kementerian Keuangan. Tidak beralihnya kewenangan ini kepada Kementerian BUMN, dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum dari masing-masing BUMN berikut.

Mantan BUMN
Berikut adalah daftar perusahaan BUMN yang telah dibubarkan, digabungkan, dilebur, didivestasikan, diambilalih (diakuisisi) oleh BUMN lain, atau dilakukan tindakan lain yang menyebabkan hilangnya status BUMN perusahaan. Termasuk dalam daftar perusahaan BUMN pada tabel ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Negara (PN) menurut aturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Perusahaan Negara merupakan padanan dari BUMN sebelum lahirnya UU No. 9 Tahun 1969 jo. Perpu No. 1 Tahun 1969 yang mana untuk pertama kalinya memperkenalkan klasifikasi BUMN seperti yang dikenal saat ini (dan sekaligus mengubah nomenklatur Perusahaan Negara menjadi perusahaan umum). Juga termasuk dalam tabel ini adalah seluruh aksi inbreng saham pemerintah kedalam BUMN dalam rangka pembentbanukan holding BUMN. Tidak termasuk dalam tabel ini adalah BUMN yang melakukan perubahan nama tanpa diikuti pembubaran badan hukum perusahaan, BUMN yang melakukan perubahan status dari satu jenis BUMN ke jenis BUMN lain, serta aksi korporasi yang BUMN lakukan terhadap perusahaan bukan BUMN.

Adapun tanggal yang digunakan pada tabel adalah tanggal diundangkannya ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum hilangnya status BUMN perusahaan. Bila dasar hukum tersebut menetapkan tanggal lain atau jangka waktu tertentu mengenai hilangnya status BUMN tersebut, atau ketentuan dalam dasar hukum tersebut kemudian mengalami keterlambatan, penundaan, atau pembatalan pelaksanaan, hal ini dapat dijelaskan pada kolom keterangan pada tabel.

Akan Memperoleh Status BUMN
Berikut adalah perusahaan yang saat ini belum berstatus BUMN atau belum terbentuk namun akan segera memperoleh status BUMN:
 PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan menjadi BUMN melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). Meski demikian, proses transformasi menjadi BUMN ini masih membutuhkan waktu yang panjang.

Akan Kehilangan Status BUMN
Berikut adalah perusahaan yang masih berstatus BUMN namun akan segera kehilangan statusnya sebagai BUMN:
 PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), diputuskan akan dibubarkan dikarenakan perusahaan terus merugi, jumlah karyawan tersisa yang hanya 7 orang, dan tidak memiliki fokus usaha yang jelas. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pembubaran usaha telah diagendakan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022.
 PT Virama Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), PT Bina Karya (Persero), PT Indra Karya (Persero), Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, dan Perum Produksi Film Negara akan diakuisisi oleh PT Danareksa (Persero) sebagai bagian dari tahap 2 pembentukan holding Danareksa.
 Untuk Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, dan Perum Produksi Film Negara, akusisi hanya akan dilaksanakan setelah ketiga Perum tersebut menjadi Persero. , baru satu dari Perum tersebut yang menjadi Persero, yaitu Produksi Film Negara.

Keterangan

Referensi

B
 
Daftar perusahaan
 BUMN
Layanan publik